TNI: 'Semua diambil tentara' – Kisah Warga Rancapinang dalam Konflik Lahan Pembangunan Batalyon

Masyarakat Desa Rancapinang, Kabupaten Pandeglang, Banten, terlibat dalam konflik lahan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait rencana pembangunan markas Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di atas tanah seluas 364 hektare yang telah mereka kelola selama puluhan tahun. Warga mengajukan permohonan formal ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang untuk membatalkan pembangunan tersebut, namun gugatan mereka ditolak. Pengadilan berkesimpulan bahwa meski memenuhi unsur sengketa tata usaha negara, pokok persoalan tidak dapat dilepaskan dari isu keperdataan mengenai kepemilikan tanah. Kronologi konflik berawal sejak 1996 saat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mengadakan latihan militer di daerah tersebut. Pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Darat, masif mendorong pembentukan BTP di berbagai kabupaten sebagai wujud penguatan pertahanan nasional dan penjagaan stabilitas pembangunan daerah. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerangkan bahwa pembangunan setiap batalyon untuk menjaga satu kabupaten merupakan perintah presiden. Konflik di Rancapinang menyoroti ketegangan antara kebutuhan pertahanan teritorial dengan hak-hak kelola masyarakat atas tanah, menciptakan kerawanan sosial di tingkat akar rumput. Penetapan lokasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang mencakup tanah masyarakat menimbulkan resistensi dan berpotensi menjadi titik rawan konflik vertikal antara negara dengan warga. Kasus ini menjadi bahan analisis penting dalam kebijakan alokasi lahan untuk kepentingan pertahanan yang berdampak pada stabilitas komunitas lokal.