Proses mediasi sengketa lahan perkebunan plasma 20 persen di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, berlangsung dengan pengawalan ketat ratusan personel gabungan aparat keamanan pada Rabu, 4 November 2026. Mediasi yang mempertemukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lamandau dengan PT Sumber Mahardika Graha (SMG) dan PT Graha Cakramulia (GCM) ini digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Kehadiran aparat dalam jumlah besar mengindikasikan tingginya potensi kerawanan sosial yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Pengamanan Ketat dalam Mediasi Sengketa Lahan
Sejumlah warga berkumpul di halaman Kantor Bupati Lamandau untuk mengawal langsung proses mediasi tersebut. Guna memastikan situasi tetap kondusif, aparat keamanan dari Polres Lamandau, Brimob, dan Satpol PP diterjunkan ke lokasi. Kasi Humas Polres Lamandau, IPDA Gin Gin Ginanjar, menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh proses dialog berjalan lancar tanpa gangguan ketertiban. Kapolres Lamandau memimpin langsung pengawalan dengan menyiagakan 88 personel dari Polres, ditambah seratusan lebih personel gabungan dari Brimob dan Satpol PP.
- Total personel keamanan yang dikerahkan: 88 personel Polres Lamandau, ditambah lebih dari 100 personel Brimob dan Satpol PP.
- Lokasi mediasi: Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.
- Pihak yang bertikai: AMAN Lamandau (mewakili masyarakat adat) dan dua perusahaan perkebunan, PT SMG serta PT GCM.
Indikator Kerawanan dan Implikasi bagi Pemerintah Daerah
Penempatan kekuatan keamanan dalam skala ini mengindikasikan potensi kerawanan sosial dan konflik horisontal yang tinggi terkait sengketa lahan plasma di wilayah tersebut, sehingga memerlukan antisipasi ketat untuk mencegah eskalasi. Dari perspektif pemerintahan daerah, kasus ini menyoroti pentingnya pemetaan kerawanan wilayah yang akurat dan responsif. Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu memastikan bahwa proses mediasi berjalan transparan dan adil, serta melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Keberhasilan mediasi ini akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menaati kesepakatan yang dihasilkan. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan langkah-langkah preventif untuk mencegah sengketa serupa di masa depan, termasuk memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan TNI. Pengamanan yang dilakukan harus diikuti dengan upaya komunikasi publik yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Catatan strategis yang dapat direkomendasikan adalah pembentukan tim pemantau independen yang melibatkan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawal implementasi kesepakatan mediasi.
