Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat peningkatan signifikan titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Data tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, pada Rabu, 4 November 2026. Peningkatan titik api ini menjadi indikasi awal eskalasi kerawanan bencana lingkungan yang perlu direspons cepat oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat. BNPB menegaskan bahwa kedua provinsi tersebut kini berada dalam status kewaspadaan tinggi terhadap potensi meluasnya karhutla akibat faktor cuaca kering.
Peningkatan Titik Api dan Luas Lahan Terdampak di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan
Berdasarkan data BNPB, Kalimantan Tengah mencatat peningkatan titik api sebesar 50 persen, mencapai 425 titik. Luas lahan yang sedang dalam penanganan di provinsi tersebut kini mencapai 664 hektare. Sementara itu, di Sumatera Selatan, titik api meningkat drastis sebesar 186 persen menjadi 60 titik, dengan luas lahan tertangani mencapai 105 hektare—mengalami kenaikan 66 persen. Angka ini menunjukkan tekanan signifikan pada kapasitas penanggulangan di kedua daerah. Berikut rincian data per wilayah:
- Kalimantan Tengah: titik api 425 (naik 50%), luas lahan dalam penanganan 664 hektare.
- Sumatera Selatan: titik api 60 (naik 186%), luas lahan dalam penanganan 105 hektare (naik 66%).
Peningkatan ini tidak terlepas dari faktor cuaca kering yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan, termasuk Kalimantan dan Sumatera. BNPB mengingatkan bahwa potensi karhutla masih akan terus meningkat jika tidak ada langkah mitigasi yang terpadu. Pemetaan kerawanan wilayah menunjukkan bahwa titik-titik api terkonsentrasi di area gambut dan lahan pertanian yang rawan terbakar, sehingga diperlukan deteksi dini berbasis teknologi satelit untuk memandu prioritas pemadaman.
Respons Pemerintah dan Upaya Pengendalian Karhutla
BNPB mengimbau pemerintah daerah di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan untuk segera mengambil tindakan penanganan langsung terhadap peningkatan karhutla. Dalam operasi pemadaman, BNPB telah mengerahkan pesawat dan helikopter untuk mendukung pemadaman dari udara. Upaya ini dilakukan secara terkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Dukungan logistik, termasuk water bombing dan patroli udara, terus dioptimalkan guna mencegah meluasnya area terdampak. Pelibatan masyarakat dalam satuan tugas juga menjadi strategi yang didorong oleh BNPB.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah diharapkan segera mengaktifkan posko darurat karhutla dan memperkuat tim satgas lapangan. BNPB juga menekankan pentingnya pendataan titik api secara real-time menggunakan teknologi satelit untuk memandu prioritas pemadaman. Langkah-langkah ini krusial untuk menekan kerugian ekologis dan dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh kabut asap. Selain itu, sinergi lintas instansi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan karhutla menjadi faktor penentu keberhasilan pengendalian bencana di tingkat tapak.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu memperkuat pemetaan kerawanan wilayah berbasis data spasial dan memutakhirkan prosedur tetap penanggulangan karhutla. Penyiapan logistik, kesiapan satgas lapangan, serta edukasi kepada masyarakat sekitar kawasan gambut dan lahan pertanian harus dilakukan secara berkelanjutan. Kolaborasi dengan TNI/Polri, Manggala Agni, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk menekan risiko meluasnya karhutla serta meminimalkan dampak kabut asap lintas wilayah.
