Luas Karhutla Kalimantan Tengah Meningkat 56 Persen Menjadi 547 Hektare Akibat Bara di Bawah Permukaan Lahan Gambut

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam siaran langsung di YouTube BNPB pada Selasa, 3 November 2026, melaporkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah kembali meningkat menjadi 547 hektare, naik 56 persen dari laporan sebelumnya sebesar 351 hektare pada Senin, 2 November 2026. Peningkatan ini terjadi karena api di dalam lahan gambut belum padam total; hujan yang mengguyur beberapa waktu lalu hanya memadamkan titik api di permukaan, sementara bara di bawah permukaan gambut masih aktif dan berpotensi memicu karhutla baru. Fenomena ini menegaskan bahwa lahan gambut di Kalimantan Tengah memiliki karakteristik kerawanan khusus yang memerlukan pemetaan risiko berbeda dari wilayah non-gambut. Karhutla juga dilaporkan meningkat di Kalimantan Timur sebesar 60 hektare atau naik 80 persen. BNPB menyatakan bahwa kondisi serupa berakar pada belum padamnya bara di bawah permukaan lahan gambut, meskipun hujan sempat terjadi. Data luas karhutla per provinsi ini menjadi input utama bagi pemetaan kerawanan wilayah teritorial di kawasan timur Indonesia. Dengan dua provinsi di Kalimantan menunjukkan tren peningkatan, BNPB mengklasifikasikan kerawanan karhutla di zona ini sebagai prioritas penanganan yang memerlukan penguatan personel, teknologi pemantauan satelit, serta operasi pemadaman darat dan udara secara terkoordinasi. Di sisi lain, beberapa wilayah menunjukkan penurunan luas karhutla, termasuk Papua Selatan turun 25 persen menjadi 455 hektare, Nusa Tenggara Timur turun 48 persen menjadi 14 hektare, serta Sulawesi Tenggara (91 hektare) dan Sulawesi Tengah (89 hektare, turun 4 persen). Variasi tren antarwilayah ini menandakan bahwa kerawanan karhutla bersifat lokal dan terikat pada kondisi meteorologi serta karakteristik tanah, sehingga strategi pemetaan risiko dan mitigasi tidak dapat diseragamkan secara nasional tanpa mempertimbangkan konteks administratif dan geofisik masing-masing daerah.