Ambon, 31 Oktober 2026 – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Ambon dan Provinsi Maluku secara resmi memperkuat satuan tugas (Satgas) pengamanan Pulau Terluar di wilayah Maluku, termasuk Pulau Wetar dan Pulau Kisar. Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Teritorial yang digelar di Ambon, dengan melibatkan Pangkalan TNI AL dan Kepolisian Perairan (Polairud) untuk melakukan pemetaan kerawanan wilayah secara terpadu. Langkah ini bertujuan mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan di perbatasan negara, khususnya yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste.
Penguatan Satgas dan Pemetaan Kerawanan Wilayah Perbatasan
Satgas yang diperkuat akan memprioritaskan pencegahan pelanggaran wilayah, penyelundupan barang ilegal, serta penangkapan ikan tanpa izin di perairan Maluku. Data Dinas Kelautan Provinsi Maluku mencatat sebanyak 13 kapal asing telah memasuki perairan tanpa izin sepanjang tahun 2026, menjadi indikator meningkatnya kerawanan di wilayah laut yang berbatasan dengan negara tetangga. Sebagai langkah awal, pos pengamanan sementara akan dibangun di tiga pulau terluar yang menjadi titik rawan penyelundupan dan aktivitas ilegal. Adapun rincian wilayah prioritas pengamanan meliputi:
- Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste;
- Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang merupakan jalur pelayaran internasional; dan
- Pulau-pulau kecil di sekitar perbatasan yang membutuhkan pengawasan ketat dari Satgas.
Pemetaan kerawanan yang dilakukan bersama Pangkalan TNI AL dan Polairud juga menyasar titik-titik yang rawan terjadi penyelundupan narkoba, senjata api, dan komoditas ilegal. Selain itu, penguatan intelijen maritim dan patroli rutin akan ditingkatkan untuk menjamin stabilitas keamanan di wilayah Maluku. Sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengamankan pulau-pulau terluar dari ancaman keamanan.
Ketahanan Pangan dan Sinergi Antarpihak
Pemerintah Kota Ambon turut memprioritaskan ketahanan pangan bagi masyarakat yang mendiami pulau-pulau terluar. Hal ini dinilai penting untuk mencegah kerawanan sosial yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan. Wali Kota Ambon menegaskan bahwa sinergi antara TNI-Polri dan pemerintah daerah menjadi kunci agar seluruh wilayah, termasuk pulau terluar, dapat terjangkau layanan dasar dan terhindar dari potensi konflik sosial. Program ketahanan pangan difokuskan pada penyediaan akses logistik, bantuan pangan, dan penguatan ekonomi lokal bagi masyarakat di pulau-pulau terisolasi. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memastikan ketersediaan bahan pokok secara berkelanjutan, terutama saat musim gelombang tinggi yang kerap mengganggu distribusi. Dengan demikian, keberadaan Satgas tidak hanya berorientasi pada keamanan fisik, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Satgas dan program ketahanan pangan akan dilakukan secara berkala. Pemerintah daerah direkomendasikan untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor serta mengintegrasikan program pengamanan dengan pembangunan kesejahteraan di wilayah terluar. Keberhasilan pengamanan pulau terluar tidak hanya ditentukan oleh kekuatan patroli, tetapi juga oleh terjaminnya akses layanan dasar dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat setempat.
