Ketegangan sosial di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, meningkat menjadi bentrok fisik pada 27 Agustus 2026 antara warga tiga desa dengan manajemen PT Sawit Makmur Sejahtera. Insiden terjadi sekitar pukul 09.30 WIB di perbatasan Desa Sapat, Desa Pekan Tua, dan Desa Sungai Ungar, Kecamatan Batang Tuaka. Warga menuding perusahaan perkebunan sawit itu melakukan perluasan lahan tanpa izin yang melanggar batas tanah ulayat seluas 200 hektare. Sekitar 300 warga dan 50 petugas keamanan perusahaan terlibat bentrok yang mengakibatkan dua warga mengalami luka ringan akibat lemparan batu. Polres Indragiri Hilir langsung mengerahkan 150 personel untuk mengamankan lokasi dan mencegah eskalasi konflik lahan sawit di Riau ini.
Kronologi Bentrok dan Dampak Lapangan
Bentrokan bermula saat warga dari tiga desa melakukan aksi unjuk rasa di titik yang diklaim sebagai batas tanah ulayat yang telah dikuasai perusahaan secara sepihak. Aksi yang tadinya damai berubah ricuh ketika petugas keamanan perusahaan mencoba menghalau massa. Kedua pihak saling lempar batu dan benda keras lainnya. Akibat kejadian ini, dua warga mengalami luka ringan dan telah mendapat perawatan medis di puskesmas setempat. Data kerugian materiil masih dalam pendataan oleh aparat kepolisian. Berikut rincian data wilayah dan indikator kerawanan:
- Lokasi bentrok: perbatasan Desa Sapat, Desa Pekan Tua, dan Desa Sungai Ungar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
- Jumlah peserta aksi: sekitar 300 warga dari tiga desa, melawan 50 petugas keamanan perusahaan.
- Korban: dua warga mengalami luka ringan akibat lemparan batu.
- Luasan lahan yang disengketakan: 200 hektare tanah ulayat yang diduga diperluas tanpa izin oleh PT Sawit Makmur Sejahtera.
Respons Aparat dan Langkah Mediasi
Polres Indragiri Hilir menerjunkan 150 personel untuk mengamankan lokasi dan melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar area konflik. Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk senjata tajam milik warga yang diamankan dari tempat kejadian. Aparat bersama pemerintah daerah dan perwakilan Kecamatan Batang Tuaka langsung memfasilitasi mediasi antara warga dan manajemen PT Sawit Makmur Sejahtera di Kantor Kecamatan Batang Tuaka. Mediasi berlangsung alot, dengan kedua pihak tetap pada pendiriannya. Pj Bupati Indragiri Hilir mengeluarkan himbauan resmi agar semua pihak menahan diri dan menunda segala aktivitas di lahan sengketa hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanahan dan Kehutanan setempat diminta melakukan audit ulang batas lahan perusahaan serta mengidentifikasi luasan tanah ulayat yang sah. Proses mediasi dijadwalkan berlanjut dalam pekan ini dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan organisasi masyarakat adat.
Catatan strategis: Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu segera mengedepankan pendekatan dialog dan penguatan regulasi tata ruang daerah untuk mencegah eskalasi konflik lahan serupa di Riau. Perusahaan sawit harus mematuhi ketentuan perizinan dan menghormati hak ulayat masyarakat desa setempat. Langkah konkret seperti pemetaan partisipatif dan penetapan batas lahan secara legal dapat menjadi solusi jangka panjang guna menjaga stabilitas keamanan teritorial di wilayah perkebunan.
