Jakarta, 21 Oktober 2026 – Sebuah kajian akademis yang disusun oleh perguruan tinggi terkemuka di Indonesia merekomendasikan penguatan pendekatan border governance atau tata kelola perbatasan di wilayah perbatasan darat antara Kalimantan dan Malaysia. Rekomendasi tersebut dipaparkan dalam forum diskusi kebijakan yang digelar di Jakarta, menyoroti kompleksitas ancaman yang tidak hanya bersifat keamanan tradisional, tetapi juga mencakup kejahatan lintas batas, perdagangan ilegal, serta kerawanan sosial-ekonomi di kalangan masyarakat tapal batas. Kajian ini menjadi pijakan strategis bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merancang kebijakan terpadu di kawasan perbatasan Kalimantan.
Temuan Lapangan dan Indikator Kerawanan di Perbatasan Kalimantan
Penelitian lapangan yang dilakukan di dua titik lokasi strategis, yaitu Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara) dan Kabupaten Sintang (Kalimantan Barat), mengidentifikasi sejumlah titik lemah yang memerlukan perhatian serius. Beberapa indikator kerawanan yang terungkap antara lain:
- Terbatasnya infrastruktur pos pemeriksaan perbatasan, baik dari segi jumlah maupun kelengkapan peralatan deteksi.
- Rendahnya kapasitas pengawasan terhadap jalur tikus (illegal crossing) yang marak digunakan oleh pelaku kejahatan lintas batas.
- Kesenjangan pembangunan yang signifikan antara wilayah perbatasan Indonesia dengan wilayah Malaysia, yang kerap dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal dan mengganggu stabilitas kawasan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan konvensional semata tidak cukup untuk menghadapi ancaman hibrida yang terus berkembang. Sinergi antara aktor keamanan (TNI/Polri), pemerintah daerah, bea cukai, dan komunitas lokal menjadi krusial dalam kerangka kebijakan yang terpadu guna memperkuat border governance di Kalimantan.
Rekomendasi Penguatan Border Governance
Kajian ini memberikan dua rekomendasi utama yang bersifat implementatif bagi pemerintah daerah di Kalimantan. Pertama, pembentukan forum koordinasi perbatasan tingkat provinsi yang memiliki kewenangan perencanaan dan penganggaran spesifik, sehingga setiap program yang dijalankan dapat selaras dengan kebutuhan riil di lapangan. Kedua, integrasi data kewilayahan dari berbagai instansi ke dalam satu platform digital, guna mempercepat pengambilan keputusan dan deteksi dini potensi kerawanan.
Penguatan border governance dinilai sangat penting tidak hanya dalam meningkatkan kedaulatan negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan melalui peningkatan legalitas perdagangan dan mobilitas warga. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu membangun ketahanan terhadap berbagai bentuk ancaman hibrida, seperti perdagangan manusia, narkotika, dan penyelundupan barang, yang berpotensi mengganggu integritas teritorial Indonesia. Kajian ini menekankan bahwa pendekatan holistik dalam tata kelola perbatasan harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
Catatan Strategis untuk Pemerintah Daerah: Implementasi rekomendasi dari kajian ini memerlukan komitmen lintas sektor dan alokasi anggaran yang memadai. Pemerintah daerah di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Nunukan dan Sintang, disarankan untuk segera memetakan titik-titik rawan ilegal crossing serta meningkatkan koordinasi dengan TNI, Polri, dan bea cukai. Selain itu, percepatan digitalisasi data kewilayahan dapat menjadi langkah awal yang krusial dalam mewujudkan border governance yang efektif dan responsif terhadap ancaman keamanan yang terus berkembang di kawasan perbatasan Kalimantan-Malaysia.
