Forum Kewaspadaan Dini Aparatur Daerah (FKAD) Kabupaten Maluku Tengah menggelar pemetaan potensi konflik horizontal menjelang perayaan hari besar keagamaan dan libur akhir tahun (Nataru). Rapat koordinasi berlangsung di Kantor Bupati Maluku Tengah, Kota Masohi, dengan menghadirkan perwakilan Polres Maluku Tengah, Kodim 1502/Masohi, Badan Kesbangpol, serta organisasi kemasyarakatan. Pemetaan ini ditujukan untuk mengidentifikasi titik rawan dan menyusun langkah pencegahan dini di wilayah hukum Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari sistem kewaspadaan dini yang mewajibkan aparatur daerah responsif terhadap dinamika sosial kemasyarakatan.
Prioritas Pemetaan Kerawanan di Kecamatan Amahai dan Teluk Elpaputih
Berdasarkan data FKAD, dua kecamatan menjadi prioritas pemetaan, yaitu Kecamatan Amahai dan Kecamatan Teluk Elpaputih. Kedua wilayah ini dinilai memiliki riwayat ketegangan sosial yang memerlukan perhatian khusus menjelang perayaan hari besar dan pergantian tahun. Forum mengidentifikasi sejumlah indikator kerawanan yang berpotensi memicu konflik horizontal, antara lain:
- Perselisihan batas waris yang melibatkan antarwarga;
- Pembagian bantuan sosial yang tidak merata;
- Provokasi konten media sosial yang berpotensi memperkeruh suasana.
Forum mencatat, pada tahun sebelumnya sempat terjadi bentrok antarwarga di Desa Sepa dan Desa Nukuhai yang dipicu perbedaan persepsi dalam pemanfaatan ruang publik. Kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan ketertiban sosial berbasis kearifan lokal. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kohesi sosial dan mencegah eskalasi ketegangan yang lebih luas.
Langkah Deteksi Dini dan Penguatan Anggaran FKAD
Sebagai tindak lanjut, rapat koordinasi menyepakati penugasan tim deteksi dini di 20 desa dengan kewajiban pelaporan dua kali dalam seminggu. Tim ini akan bersinergi dengan Satuan Tugas Daerah yang berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan kelompok pemuda untuk menggelar dialog keamanan secara berkala. Mekanisme pelaporan dua kali seminggu dimaksudkan untuk memastikan setiap perkembangan di lapangan dapat direspons secara cepat dan terkoordinasi.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran penguatan FKAD sebesar Rp1,2 miliar pada tahun 2027 melalui APBD Perubahan. Langkah ini menunjukkan komitmen serius dalam membangun sistem peringatan dini serta meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah. Dukungan anggaran ini juga menjadi indikator keseriusan pemerintah daerah dalam menjadikan pencegahan konflik horizontal sebagai prioritas pembangunan keamanan, sejalan dengan upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sebagai catatan strategis, FKAD Kabupaten Maluku Tengah direkomendasikan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap tahap pemetaan kerawanan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong literasi digital untuk meredam potensi provokasi di ruang siber yang dapat memperluas konflik horizontal. Dengan sinergi antara aparatur, tokoh adat, dan masyarakat, stabilitas wilayah Maluku Tengah menjelang Nataru diharapkan tetap terjaga.
