Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati kembali menegaskan urgensi penyusunan peta mikrozonasi seismik di wilayah pesisir selatan Jawa. Wilayah yang menjadi prioritas meliputi Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, hingga Kabupaten Malang. Pernyataan ini disampaikan dalam seminar mitigasi bencana di Yogyakarta pada 30 Oktober 2026. Menurut Dwikorita, segmen megathrust Selat Sunda dan segmen Yogyakarta memiliki potensi gempa dengan magnitudo mencapai 8,7. Data historis mencatat gempa berkekuatan M6,2 di Bantul pada tahun 2006 telah menewaskan lebih dari 5.000 jiwa, menegaskan urgensi langkah mitigasi struktural di kawasan tersebut.
Pemetaan Mikrozonasi untuk Penataan Ruang dan Mitigasi Struktural
Peta mikrozonasi seismik yang direncanakan BMKG akan dipetakan hingga skala 1:50.000, sehingga memungkinkan identifikasi tingkat amplifikasi guncangan di setiap desa. Saat ini, 5 dari 27 kabupaten/kota di pesisir selatan Jawa belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengakomodasi peta bahaya gempa. Ketidaktersediaan data mikrozonasi menghambat penetapan zona aman untuk pembangunan infrastruktur publik seperti rumah sakit, sekolah, dan kantor pemerintah.
- Lima kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan peta bahaya gempa ke RTRW tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
- Skala pemetaan 1:50.000 memungkinkan analisis risiko hingga tingkat desa untuk perencanaan evakuasi.
- Data historis gempa Bantul 2006 menjadi acuan penting dalam menentukan desain bangunan tahan gempa di wilayah rawan.
Ancaman Tsunami dan Keterbatasan Pendanaan Daerah
Kepala BPPTKG, Hanik Humaida, menambahkan bahwa selain gempa bumi, tsunami menjadi ancaman ikutan yang signifikan bagi kota-kota pesisir seperti Pelabuhan Ratu, Cilacap, dan Prigi. Ancaman ini memperkuat kebutuhan peta mikrozonasi yang tidak hanya mencakup guncangan, tetapi juga potensi inundasi. Namun, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi hambatan utama dalam merealisasikan pemetaan skala besar. BMKG mengusulkan skema pendanaan gabungan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan prioritas pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dan kepadatan penduduk tinggi. Para pakar yang hadir dalam seminar sepakat bahwa pemetaan ini menjadi dasar awal penetapan daerah evakuasi vertikal dan jalur jalan evakuasi yang efektif.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah di pesisir selatan Jawa perlu segera menyelaraskan RTRW dengan data mikrozonasi dari BMKG, terutama untuk perizinan pembangunan fasilitas publik. Saat ini, tujuh kabupaten tengah menyiapkan rencana detail pemetaan dengan target penyelesaian pada 2030. Langkah mitigasi seperti penyediaan shelter vertikal dan simulasi evakuasi berbasis skenario gempa M8,7 harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Kolaborasi antara BMKG, BPPTKG, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam percepatan mitigasi risiko gempa dan tsunami di wilayah selatan Jawa.
