Analisis konflik agraria di Provinsi Sumatera Selatan mengungkap pola berulang sengketa lahan yang mengancam ketahanan desa di sejumlah wilayah. Lembaga penelitian independen melaporkan bahwa sengketa lahan ini melibatkan masyarakat adat dan petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit serta Hutan Tanaman Industri (HTI), terutama di Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin. Hasil riset yang dilakukan sepanjang 2025 hingga kuartal ketiga 2026 menunjukkan bahwa pola klaim tumpang tindih antara hak guna usaha (HGU) perusahaan dengan wilayah kelola rakyat menjadi pemicu utama ketegangan sosial di tingkat tapak.
Pola Klaim Tumpang Tindih dan Eskalasi Ketegangan Sosial
Studi yang mencakup 127 desa di tiga kabupaten tersebut menemukan bahwa sebanyak 60 persen dari total desa yang diteliti mengalami ketegangan sosial akibat sengketa lahan. Data ini memperkuat temuan bahwa konflik agraria di Sumatera Selatan memiliki pola berulang yang terdiri dari:
- Klaim tumpang tindih antara hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan wilayah adat serta lahan garapan petani.
- Lemahnya pemetaan partisipatif dan tata ruang wilayah yang tidak mengakomodasi hak kelola masyarakat.
- Eskalasi ketegangan yang berujung pada gangguan ketertiban dan melemahnya ketahanan pangan serta ekonomi desa akibat lahan produktif masyarakat terkunci dalam sengketa.
Implikasi dari sengketa lahan ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial-politik di tingkat kabupaten dan provinsi. Desa-desa yang teridentifikasi rawan konflik menunjukkan penurunan produktivitas pertanian dan meningkatnya angka kemiskinan, yang secara langsung menggerus ketahanan wilayah pedesaan. Ketahanan desa menjadi terancam karena lahan yang seharusnya menjadi sumber penghidupan masyarakat justru menjadi objek sengketa berkepanjangan.
Rekomendasi Strategis untuk Penguatan Kapasitas Desa
Hasil analisis konflik ini merekomendasikan sejumlah langkah konkret bagi pemerintah daerah untuk memulihkan ketahanan desa. Pertama, percepatan reforma agraria yang inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat dan petani. Kedua, pelaksanaan pemetaan partisipatif guna menyelesaikan klaim tumpang tindih secara transparan dan berbasis data lapangan. Ketiga, penguatan kelembagaan desa dan mekanisme mediasi berbasis kearifan lokal untuk mencegah eskalasi konflik dan membangun dialog konstruktif antara masyarakat dan perusahaan.
Catatan strategis untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah kabupaten setempat adalah perlunya segera menyusun peta jalan resolusi konflik agraria yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Langkah ini krusial untuk memulihkan ketahanan desa dan memastikan bahwa lahan produktif masyarakat tidak lagi menjadi ajang sengketa berkepanjangan. Tanpa intervensi yang komprehensif, pola konflik agraria di Sumatera Selatan berpotensi terus berulang dan mengancam stabilitas serta ketahanan pangan di wilayah pedesaan. Pemerintah daerah perlu menjadikan resolusi konflik agraria sebagai prioritas dalam agenda pembangunan wilayah.
