Pada Senin, 24 Agustus 2026, ketegangan antara petani dan PT Sinar Palma Lestari kembali memanas di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sekelompok petani yang mengklaim lahan seluas 200 hektar sebagai tanah ulayat menduduki area perkebunan milik perusahaan sawit, sehingga aparat keamanan dari Polres Kampar melakukan pembubaran massa. Kapolres Kampar AKBP Andi Prasetyo melaporkan dua petani mengalami luka ringan akibat terdorong saat proses pembubaran berlangsung. Pemerintah Kabupaten Kampar telah membentuk tim mediasi yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kehutanan, dan tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa.
Sengketa ini berakar pada tumpang tindih sertifikat antara Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan dan hak adat masyarakat setempat. Konflik lahan yang melibatkan petani dan perusahaan sawit di Riau ini telah berlangsung sejak 2019, namun belum mencapai titik temu. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Tapung sebagai salah satu titik rawan konflik agraria yang perlu dipetakan secara cermat oleh pemerintah daerah. Jika tidak ditangani, potensi gangguan keamanan dan gangguan investasi di sektor perkebunan akan semakin nyata.
Kronologi Sengketa dan Indikator Kerawanan Wilayah
Berdasarkan laporan sementara, sejumlah indikator memperkuat kerawanan wilayah di Kecamatan Tapung. Kehadiran kelompok tani di atas konsesi perusahaan merupakan bentuk protes terhadap belum selesainya pengakuan hak ulayat. Berikut indikator yang menjadi perhatian utama:
- Klaim tanah ulayat seluas 200 hektar oleh kelompok petani di atas area HGU PT Sinar Palma Lestari.
- Ketidakjelasan status tanah akibat tumpang tindih sertifikat HGU dengan hak adat.
- Durasi sengketa yang berkepanjangan sejak 2019 tanpa penyelesaian final.
- Mobilisasi massa yang berisiko memicu bentrokan dengan aparat keamanan.
Data di lapangan menunjukkan bahwa lokasi sengketa berada pada koridor perkebunan yang berbatasan langsung dengan permukiman masyarakat. Kondisi ini menambah kompleksitas dalam upaya penegakan hukum dan pengamanan wilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi titik-titik rawan serupa di Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau secara keseluruhan.
Koordinasi Mediasi dan Catatan Strategis bagi Pemerintah Daerah
Menanggapi eskalasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar membentuk tim mediasi lintas sektor. Tim ini terdiri atas BPN, Dinas Kehutanan, dan tokoh adat yang diharapkan mampu menjembatani kepentingan petani dan perusahaan sawit. Pendekatan berbasis kearifan lokal dan regulasi pertanahan menjadi kunci utama dalam meredam konflik lahan di tingkat tapak.
Langkah lanjutan yang direkomendasikan antara lain percepatan audit tumpang tindih lahan oleh BPN, penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa di tingkat kecamatan, serta pembaruan data spasial kawasan perkebunan. Pemerintah daerah perlu menjadikan kejadian ini sebagai bahan pemetaan kerawanan wilayah agar langkah preventif dapat dilakukan lebih dini. Selain itu, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Provinsi Riau, dan instansi vertikal perlu dikuatkan.
Kejadian di Kecamatan Tapung menjadi pengingat penting bahwa konflik lahan di Riau, khususnya antara petani dan perusahaan sawit, memerlukan penyelesaian yang komprehensif dan berkeadilan. Pemerintah kabupaten diharapkan tidak hanya bertindak reaktif saat terjadi bentrokan, tetapi juga aktif melakukan rekonsiliasi dan penataan batas wilayah secara legal. Tanpa keberpihakan pada keadilan agraria dan ketertiban administrasi, potensi konflik serupa akan terus berulang. Penetapan status kawasan sengketa secara jelas dan sementara juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah jatuhnya korban baru.
