Panglima Kodam XII/Tanjungpura (Tpr) Mayjen TNI Rommy Tuwaidan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Pos Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-Malaysia di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis, 17 September 2026. Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap laporan intelijen yang mengindikasikan peningkatan signifikan aktivitas penyelundupan narkoba dan bahan peledak dari negara tetangga. Pangdam menegaskan pentingnya kewaspadaan maksimal seluruh personel di titik-titik rawan sepanjang 98 kilometer garis perbatasan darat yang menjadi wilayah tanggung jawab Kodam XII/Tpr. Inspeksi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan yang kerap menjadi celah aktivitas ilegal.
Peningkatan Aktivitas Kejahatan Lintas Batas
Berdasarkan data yang dihimpun dari Satuan Intelijen Kodam XII/Tpr, sepanjang periode Januari hingga September 2026, telah terjadi 12 insiden tembak menembak antara personel Satgas dengan pelaku kejahatan lintas batas. Aktivitas ilegal yang mendominasi meliputi penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi, serta bahan peledak yang diduga akan digunakan untuk aksi terorisme di dalam negeri. Mayoritas insiden terjadi di sektor perbatasan Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding, yang dikenal memiliki medan sulit dan minim pengawasan elektronik. Kawasan ini menjadi perhatian khusus aparat keamanan karena tingginya mobilitas penduduk dan longsoran garis batas akibat faktor alam.
- Kabupaten Bengkayang memiliki garis perbatasan darat terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu 98 km.
- Titik rawan utama: Desa Sidas, Desa Tinte, dan perlintasan tidak resmi di sepanjang Sungai Bantanan.
- Kerawanan keamanan diperparah dengan minimnya infrastruktur pos pengamanan permanen di beberapa sektor.
Pangdam menekankan bahwa peningkatan aktivitas ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik regional dan lemahnya penegakan hukum di sisi Malaysia. Oleh karena itu, personel Satgas tidak hanya dituntut sigap dalam pengamanan fisik, tetapi juga harus mampu melakukan deteksi dini melalui intelijen dan kerja sama lintas batas.
Langkah Antisipatif dan Koordinasi Daerah
Menindaklanjuti temuan di lapangan, Pangdam XII/Tpr memerintahkan penambahan personel di sektor Jagoi Babang dan penguatan sistem komunikasi terpadu dengan Polres Bengkayang dan BNN Kabupaten Bengkayang. Inspeksi ini juga menyoroti perlunya peningkatan kesejahteraan personel Satgas yang bertugas di medan terpencil, agar moral tetap terjaga dalam menghadapi tekanan operasional. Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terus digalang untuk mempercepat pembangunan jalan akses dan pos pengamanan baru di titik-titik rawan.
Dalam aspek nonmiliter, Pangdam menginstruksikan Satgas untuk mengintensifkan patroli dialogis dengan masyarakat perbatasan guna memperoleh informasi awal terkait pergerakan pelaku kejahatan. Pendekatan kewilayahan ini dinilai efektif untuk menutup celah keamanan yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan sindikat lintas negara. Hingga akhir tahun 2026, Kodam XII/Tpr menargetkan penurunan angka insiden tembak menembak sebesar 40 persen melalui kombinasi operasi ofensif dan peningkatan kesadaran hukum warga.
Catatan strategis untuk pemerintah daerah: Penguatan keamanan perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah melalui alokasi anggaran khusus untuk infrastruktur penunjang dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan. Tanpa adanya peningkatan kesejahteraan, kerawanan sosial tetap menjadi pemicu utama terjadinya aktivitas ilegal. Pemerintah Kabupaten Bengkayang bersama Forkopimda perlu menyusun peta jalan (roadmap) pengamanan terpadu yang melibatkan TNI, Polri, BNN, Bea Cukai, dan pemerintah desa. Peningkatan kewaspadaan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan di wilayah teritorial paling barat Pulau Kalimantan ini.
