Organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Barat, yang dikoordinasikan oleh Koordinator SIEJ Kalimantan Barat Maria, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Desakan ini menyusul meluasnya dampak karhutla di wilayah tersebut, termasuk paparan kabut asap tebal yang telah berlangsung selama kurang lebih dua bulan, gangguan kesehatan akut berupa Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), krisis air bersih, serta keterbatasan bahan bakar bagi masyarakat terdampak. Data dari Dinas Kesehatan setempat mencatat kasus ISPA mencapai 800 hingga 1.200 kasus per hari pada puncak krisis, dengan kualitas udara kembali memburuk pada 11–13 September 2026. Kebakaran di Kecamatan Kubu Raya terjadi hanya sekitar 300 meter dari permukiman warga, mengancam langsung keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Analisis Dampak Multidimensi Karhutla di Kalimantan Barat
Krisis akibat karhutla di Kalimantan Barat tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada ekosistem dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Berdasarkan laporan lapangan, kebakaran telah melanda kawasan hutan lindung Sungai Paduan, mengancam habitat satwa liar dan mengganggu fungsi konservasi kawasan. Sementara itu, krisis air bersih melanda sebagian besar wilayah terdampak akibat kekeringan yang diperparah oleh kebakaran lahan. Data dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa:
- Kualitas udara di beberapa titik di Kalimantan Barat berada pada kategori berbahaya, dengan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di atas 300.
- Ribuan warga di Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan sekitarnya mengalami gangguan pernapasan akut, dengan lonjakan kunjungan ke puskesmas mencapai 1.200 kasus per hari.
- Kebakaran lahan gambut menyulitkan upaya pemadaman karena keterbatasan sumber air dan peralatan, sehingga api terus meluas.
Kondisi ini menunjukkan bahwa karhutla telah menimbulkan dampak multidimensi yang memerlukan penanganan terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah. Koordinator SIEJ Kalimantan Barat melaporkan bahwa tanpa status bencana nasional, kendala teknis di lapangan seperti keterbatasan helikopter water bombing, alat pemadam, dan logistik bantuan sulit diatasi secara cepat.
Urgensi Penetapan Status Bencana Nasional dan Implikasinya bagi Penanganan Daerah
Desakan penetapan status bencana nasional didasari oleh kebutuhan untuk memperkuat koordinasi dan dukungan sumber daya dari pemerintah pusat. Dengan status bencana nasional, penanganan karhutla dapat didukung oleh anggaran negara, mobilisasi peralatan pemadam yang lebih lengkap, serta percepatan bantuan darurat bagi masyarakat yang mengalami krisis air bersih, asap, dan bahan bakar. Penetapan ini juga akan memudahkan sinergi antar-lembaga, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga pemerintah provinsi dalam mengendalikan titik api dan memulihkan kondisi masyarakat.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, langkah proaktif perlu segera diambil untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla, termasuk pengembangan sistem peringatan dini berbasis data cuaca dan tingkat kekeringan, peningkatan kapasitas sumber daya pemadam kebakaran, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lahan gambut. Rekomendasi ini penting untuk meminimalkan risiko bencana serupa di masa mendatang dan menjamin perlindungan bagi warga terdampak.
