Konflik lahan antara petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kembali memanas pada 11 September 2026. Peristiwa bentrokan fisik terjadi saat sekitar 200 petani berupaya membuka akses jalan yang diblokir oleh aparat keamanan swasta perusahaan. Akibat insiden tersebut, dua warga dilaporkan mengalami luka-luka akibat lemparan batu dan pukulan benda tumpul. Kapolres Lamandau AKBP Sukirman menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan 15 orang dan mendirikan posko pengamanan di lokasi kejadian guna mengendalikan situasi. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah turun tangan dengan memanggil Bupati Lamandau beserta perwakilan perusahaan untuk menjalani mediasi.
Kronologi Kejadian dan Respons Aparat Keamanan
Berdasarkan laporan sementara dari Tim Pengamanan Wilayah Polres Lamandau, aksi pemblokiran jalan oleh aparat keamanan swasta dipicu oleh sengketa kepemilikan lahan seluas 500 hektar yang telah berlangsung sejak tahun 2023. Petani yang tergabung dalam kelompok tani setempat menuntut akses terhadap lahan yang mereka klaim sebagai tanah ulayat. Saat massa mencoba membuka paksa blokade, terjadi kontak fisik antara petani dan petugas keamanan. Dua korban luka telah mendapatkan perawatan di Puskesmas Bulik, sementara 15 orang yang diamankan kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Lamandau. Kapolres AKBP Sukirman menegaskan bahwa pengamanan terus diperketat dan patroli rutin dilakukan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
- Lokasi kejadian: Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
- Jumlah petani terlibat: Kurang lebih 200 orang
- Korban luka: 2 warga sipil
- Jumlah diamankan: 15 orang
- Luas lahan sengketa: 500 hektar
- Status: Posko pengamanan telah didirikan di sekitar lokasi
Implikasi Terhadap Kerawanan Wilayah dan Rekomendasi Pemerintah Daerah
Konflik lahan di Kabupaten Lamandau ini menjadi indikator kerawanan sosial yang perlu diwaspadai. Sengketa yang sudah berlangsung lebih dari tiga tahun menunjukkan lemahnya mekanisme penyelesaian agraria di tingkat daerah. Keterlibatan DPRD Kalimantan Tengah dalam mediasi merupakan langkah positif, namun penyelesaian struktural masih dinanti. Pemerintah Kabupaten Lamandau diharapkan segera membentuk tim terpadu yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), aparat keamanan, perwakilan petani, dan perusahaan untuk melakukan verifikasi kepemilikan lahan secara transparan. Tanpa adanya kepastian hukum atas status lahan, konflik serupa berpotensi terulang dan meluas ke kecamatan lain di Kalimantan Tengah.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu mengedepankan pendekatan dialogis dan penegakan hukum yang berkeadilan. Langkah preventif seperti sosialisasi batas lahan, pembentukan posko pengaduan agraria, serta percepatan program redistribusi tanah dapat menjadi solusi jangka panjang. Kerawanan yang muncul akibat konflik lahan di Lamandau, Kalimantan Tengah ini harus segera diredam agar tidak mengganggu stabilitas keamanan dan investasi di wilayah tersebut. Rekomendasi mendesak bagi Bupati Lamandau adalah menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memetakan seluruh titik rawan sengketa tanah di kecamatan-kecamatan lain guna mencegah eskalasi serupa.
