Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui kajian terbaru mengidentifikasi sebanyak 157 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam kategori daerah rawan pangan kronis dan memerlukan intervensi khusus pada tahun 2026. Kajian ini menggunakan indikator ketahanan pangan multidimensi, menyoroti wilayah-wilayah yang tersebar di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan sebagian Sumatra. Faktor utama penyebab kerentanan meliputi aksesibilitas geografis yang sulit, produktivitas pertanian rendah, dan kerentanan tinggi terhadap bencana alam.
Pemetaan Kerawanan Pangan dan Basis Data Intervensi
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas menyatakan bahwa pemetaan kerawanan pangan ini menjadi dasar strategis bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun program dan mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran. Kajian tersebut menyoroti perlunya intervensi multidimensi yang meliputi:
- Pembangunan infrastruktur logistik pangan untuk menghubungkan daerah produsen dan konsumen, terutama di wilayah terisolasi.
- Dukungan teknologi pertanian spesifik lokasi guna meningkatkan produktivitas lokal.
- Penguatan program jaring pengaman sosial sebagai respons cepat terhadap guncangan pangan.
Selain itu, koordinasi antar daerah produsen pangan dan daerah rawan pangan akan ditingkatkan untuk memastikan distribusi yang efisien dan stabil. Bappenas menekankan bahwa pemetaan ini juga merefleksikan kerentanan wilayah tertentu terhadap gangguan stabilitas sosial-ekonomi akibat ketidakpastian ketersediaan pangan pokok. Oleh karena itu, pendekatan berbasis data menjadi krusial dalam menekan angka kerawanan.
Target SDGs dan Monitoring Berkala
Pemetaan kerawanan pangan oleh Bappenas merupakan bagian integral dari upaya pemerintah mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya target penghapusan kelaparan. Untuk memastikan efektivitas, Bappenas akan memantau perkembangan indeks ketahanan pangan di 157 daerah tersebut secara berkala dan mengevaluasi dampak intervensi yang dilakukan. Langkah ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan lokal dan menyesuaikan strategi secara dinamis. Kajian ini juga menekankan pentingnya integrasi data kerawanan pangan dalam perencanaan pembangunan daerah agar alokasi sumber daya lebih terarah.
Rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah adalah untuk segera mengintegrasikan temuan Bappenas ke dalam rencana kerja tahunan dan menyusun peta jalan ketahanan pangan yang melibatkan sinergi lintas sektor. Penguatan sistem peringatan dini dan pelibatan komunitas lokal dalam program intervensi juga diperlukan untuk memitigasi risiko jangka panjang. Dengan demikian, stabilitas pasokan pangan di 157 daerah rawan dapat terjaga dan dampak sosial-ekonomi dapat diminimalisir.
