Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur telah merampungkan analisis awal pemetaan potensi konflik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2027. Hasil analisis ini mengidentifikasi sepuluh kabupaten/kota dengan indeks kerawanan tinggi terhadap konflik sosial, yang dipicu oleh faktor politik identitas, polarisasi pendukung, serta sejarah konflik horizontal di masa lalu. Langkah mitigasi dini telah diinisiasi oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa melalui program 'Desa Damai', yang melibatkan tokoh agama, pemuda, dan perempuan guna membangun dialog antarkelompok. Aparat keamanan turut memetakan titik-titik rawan dan menyusun rencana kontingensi untuk menjaga stabilitas wilayah selama proses Pilkada 2027.
Identifikasi Wilayah Rawan dan Faktor Pemicu Konflik
Berdasarkan data yang dirilis oleh LIPI dan Bakesbangpol Jawa Timur, wilayah dengan indeks kerawanan tinggi meliputi:
- Kabupaten Sampang
- Kabupaten Sumenep
- Kabupaten Bondowoso
- Kota Malang
- Kabupaten Situbondo
- Kabupaten Bangkalan
- Kabupaten Pamekasan
- Kabupaten Jember
- Kabupaten Banyuwangi
- Kabupaten Probolinggo
Faktor pemicu utama yang diidentifikasi antara lain penggunaan isu identitas dalam kampanye, polarisasi yang tajam antar pendukung calon, serta konflik horizontal yang pernah terjadi di wilayah tersebut, seperti benturan antar kelompok masyarakat berbasis agama atau etnis. Analis politik dari Universitas Airlangga, Dr. Suroso, menegaskan bahwa faktor-faktor tersebut dapat memicu eskalasi ketegangan apabila tidak dikelola secara efektif. Oleh karena itu, pemetaan dan mitigasi dini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas selama proses Pilkada 2027 di Jawa Timur.
Langkah Mitigasi: Program Desa Damai dan Pengawasan Partisipatif
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menginisiasi program 'Desa Damai' sebagai respons awal terhadap potensi konflik. Program ini melibatkan tokoh agama, pemuda, dan perempuan dalam forum dialog rutin yang bertujuan memperkuat kohesi sosial dan mengurangi sentimen negatif antarkelompok. Selain itu, aparat keamanan, termasuk Kepolisian Daerah Jawa Timur dan TNI, telah memetakan titik-titik rawan serta menyusun rencana kontingensi untuk antisipasi skenario terburuk. Dalam aspek penegakan hukum, Dr. Suroso menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penindakan tegas terhadap praktik politik uang yang kerap menjadi pemicu konflik. Rekomendasi lain mencakup penguatan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat, sehingga setiap pelanggaran dapat terdeteksi dan ditindak sejak dini. Mitigasi dini ini diharapkan dapat meredam potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas wilayah dan merusak proses demokrasi di Jawa Timur.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur disarankan untuk segera mengimplementasikan program serupa 'Desa Damai' secara mandiri, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan lokal. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa analisis kerawanan yang telah dilakukan dapat ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan. Sinergi antara pemerintah provinsi, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menjaga kondusivitas Pilkada 2027, sekaligus memperkuat ketahanan sosial di wilayah rawan konflik.
