Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang mencatat sedikitnya 12 kejadian konflik agraria terkait tambang pasir dan batu sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Wilayah rawan teridentifikasi di tiga kecamatan, yaitu Sawangan, Muntilan, dan Ngluwar, yang merupakan zona vulkanik dengan aktivitas pertambangan intensif. Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukkan bahwa 40 persen izin usaha pertambangan di kawasan tersebut telah berstatus tidak aktif, namun secara faktual masih beroperasi di lapangan. Kondisi ini menimbulkan tekanan terhadap stabilitas wilayah dan mengancam ketertiban sosial di Magelang, sehingga diperlukan langkah pemetaan dan pengamanan terpadu.
Identifikasi Wilayah Rawan dan Data Izin Tambang
Pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Magelang menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat. Indikator yang digunakan meliputi:
- Akses air bersih yang semakin terbatas akibat aktivitas tambang pasir di sekitar pemukiman.
- Luas lahan terdampak langsung oleh operasi penambangan yang mencapai puluhan hektare di Kecamatan Sawangan dan Muntilan.
- Jumlah tenaga kerja sektor informal yang bergantung pada lahan pertanian di sekitar area tambang, diperkirakan ribuan jiwa terancam kehilangan mata pencaharian.
Ketiga indikator tersebut menjadi dasar dalam menyusun peta kerawanan konflik agraria di wilayah vulkanik Kabupaten Magelang. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat menekankan bahwa eskalasi konflik dapat meluas jika tidak segera dilakukan peninjauan ulang terhadap izin tambang yang bermasalah. Data DPMPTSP juga mengungkapkan bahwa 40 persen izin yang tidak aktif tersebut mayoritas berada di Kecamatan Ngluwar, yang menjadi titik rawan sengketa lahan antara warga dan perusahaan.
Eskalasi Konflik dan Langkah Pengamanan
Bentrokan terbuka terjadi di Desa Keningar pada 7 September 2026, merupakan eskalasi dari sengketa lahan antara kelompok warga dengan perusahaan tambang pasir. Polres Magelang melalui Satgas Preventif telah memasang garis batas di lokasi sengketa serta menurunkan patroli rutin untuk mencegah meluasnya ketegangan. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas wilayah dan memberikan rasa aman kepada masyarakat setempat. Dari sisi analisis, konflik pertanahan di zona vulkanik seperti Magelang memiliki risiko meluas jika tidak ada penegakan hukum yang tegas terhadap izin yang tidak aktif namun masih beroperasi.
DLH Kabupaten Magelang merekomendasikan evaluasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta pembentukan tim mediator yang terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi jembatan dialog antara warga dan perusahaan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta untuk memperkuat koordinasi lintas kabupaten dalam pengawasan tambang pasir di kawasan rawan bencana. Langkah strategis yang perlu segera diambil meliputi moratorium sementara izin tambang yang bermasalah, penguatan patroli keamanan bersama TNI/Polri, serta percepatan revisi tata ruang wilayah berbasis mitigasi bencana. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pemetaan kerawanan agraria ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna memastikan stabilitas wilayah dan ketahanan sosial masyarakat Vulkanik Magelang dalam jangka panjang.
