Presiden Prabowo Subianto menerima laporan langsung dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, pada Rabu, 16 September 2026, mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam laporan tersebut, Suharyanto menyatakan bahwa luas lahan yang masih terbakar dan ditangani oleh satgas di lapangan mencapai 639,23 hektare per tanggal pelaporan. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dari akumulasi lahan terbakar sepanjang Januari–Juli 2026 yang mencapai 202.004 hektare. Namun, konsentrasi titik api tetap berada di enam provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, dan Riau. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh semata-mata mengandalkan faktor alam seperti hujan, melainkan harus didukung oleh langkah proaktif pemerintah daerah dan pusat.
Evaluasi Data dan Upaya Penanganan Karhutla di Wilayah Rawan
Berdasarkan data BNPB, tren luas lahan terbakar menunjukkan penurunan drastis dari akumulasi awal tahun 2026 menjadi area yang masih terbakar pada pertengahan September. Meskipun demikian, ekosistem gambut dan lahan kering di wilayah-wilayah tertentu masih sangat rentan terbakar saat musim kemarau. BNPB bersama Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman darat dan udara di enam provinsi prioritas. Berikut rincian wilayah dengan kerawanan tinggi berdasarkan laporan terkini:
- Kalimantan Tengah: Taman Nasional Tanjung Puting seluas 513,89 hektare di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan menjadi titik terluas yang masih terbakar. Upaya water bombing dan pembuatan kanal blokir terus diintensifkan.
- Kalimantan Selatan: Beberapa titik api terdeteksi di Kabupaten Banjar dan Tanah Laut, dengan luasan lahan gambut yang terbakar masih dalam tahap pemadaman.
- Kalimantan Barat: Kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Landak, yang mayoritas berada di area perkebunan dan hutan sekunder.
- Jambi dan Riau: Kedua provinsi ini masih mencatatkan titik api sporadis di lahan gambut, namun luasannya relatif lebih kecil dibandingkan Kalimantan Tengah.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan hujan untuk memadamkan kebakaran. Arahan ini mendorong BNPB dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk melibatkan TNI, Polri, dan masyarakat dalam patroli pencegahan serta pemadaman dini. Penanganan bencana karhutla harus dilakukan secara terpadu, melibatkan semua pemangku kepentingan di tingkat provinsi hingga desa.
Analisis Sebaran Titik Api dan Wilayah Rawan Karhutla
Pemetaan yang dilakukan BNPB menunjukkan bahwa sebaran titik api masih terkonsentrasi di daerah dengan ekosistem gambut dan lahan kering yang mudah terbakar saat musim kemarau. Kalimantan Tengah menjadi perhatian utama karena luas kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting yang mencapai 513,89 hektare. Kondisi ini diperparah oleh faktor cuaca dan keterbatasan akses di lapangan. Selain itu, kabut asap yang dihasilkan dari karhutla telah berdampak pada kesehatan masyarakat dan aktivitas penerbangan, sehingga penanganan bencana ini memerlukan kolaborasi antardaerah.
Pemerintah pusat melalui BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pemadaman dan mencegah perluasan area terbakar. Langkah strategis yang direkomendasikan meliputi penguatan sistem deteksi dini, peningkatan patroli terpadu, serta rehabilitasi lahan gambut pasca-kebakaran. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pusat, tetapi juga mengaktifkan satgas karhutla di tingkat kabupaten/kota dengan dukungan anggaran yang memadai.
Sebagai catatan strategis, kolaborasi antarpemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus diperkuat. Pembentukan posko bersama, pelibatan masyarakat dalam pencegahan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan menjadi kunci efektivitas penanganan karhutla. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kesiapan sarana dan prasarana pemadaman, termasuk sumber daya air dan peralatan mekanis, sehingga ketergantungan pada hujan dapat dikurangi secara signifikan.
