Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah Indonesia memicu banjir di beberapa daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan. Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, cuaca ekstrem berdampak langsung pada 175 jiwa. Kejadian ini berlangsung bersamaan dengan masih berlangsungnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi yang sama seluas 75 hektare, sehingga menciptakan situasi multi-bencana yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Dampak di Kalimantan Selatan
Fenomena banjir di Kalimantan Selatan merupakan bagian dari serangkaian kejadian bencana hidrometeorologi basah yang melanda berbagai daerah di Indonesia. BNPB mencatat beberapa wilayah lain juga mengalami banjir dalam periode yang sama, dengan jumlah penduduk terdampak yang bervariasi. Data dampak tersebut menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana.
- Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan: 175 warga terdampak banjir;
- Kota Subulussalam, Aceh: 2.345 warga terdampak banjir;
- Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara: 2.600 warga terdampak banjir;
- Kabupaten Asahan, Sumatera Utara: 2.025 warga terdampak banjir;
- Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara: 730 warga terdampak banjir;
- Kabupaten Dairi, Sumatera Utara: banjir juga memicu tanah longsor.
Banjir yang terjadi bersamaan dengan karhutla di Kalimantan Selatan menunjukkan kompleksitas ancaman bencana di suatu wilayah. Kombinasi antara bencana hidrometeorologi basah dan kekeringan ini dapat memperberat beban penanganan dan mengganggu stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi wilayah-wilayah yang memiliki potensi terdampak kedua jenis bencana tersebut.
Urgensi Pemetaan Kerawanan Wilayah untuk Mitigasi Bencana
BNPB mengeluarkan imbauan kepada pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi bahaya dari fenomena hidrometeorologi basah. Imbauan ini relevan dengan kondisi Kalimantan Selatan yang mengalami banjir dan karhutla dalam waktu bersamaan. Pemetaan kerentanan wilayah terhadap kedua jenis bencana ini menjadi langkah mitigasi yang penting, khususnya untuk menentukan prioritas penanganan dan alokasi sumber daya tanggap darurat.
Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain memperkuat sistem peringatan dini, mengintegrasikan data kebencanaan dengan rencana tata ruang, serta meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi potensi banjir dan karhutla. Koordinasi lintas sektor bersama BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait juga diperlukan untuk memastikan respons yang cepat dan tepat.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, penanganan bencana di Kalimantan Selatan tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan reaktif. Perlu adanya perencanaan mitigasi jangka panjang yang berbasis data dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, agar kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi dan karhutla dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
