Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) akan melaksanakan pemetaan kerawanan pada sekitar 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan tidak ada lagi kebakaran di lahan gambut. Kepala BPGMN, Satyawan Pudyatmoko, menegaskan bahwa pemetaan diperlukan untuk mengidentifikasi kondisi setiap KHG, terutama pada wilayah yang mengalami kerusakan dan memiliki riwayat kebakaran berulang.
Pemetaan Kerawanan Gambut untuk Pencegahan Karhutla
Dalam pelaksanaannya, BPGMN akan mengkategorikan KHG berdasarkan tingkat kekritisannya, sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam pemetaan daerah aliran sungai (DAS). Kawasan dengan kategori kritis dan sangat kritis akan diprioritaskan dalam program pemulihan ekosistem gambut. Dengan demikian, pemetaan kerawanan gambut ini mampu menekan akar penyebab karhutla yang kerap dipicu oleh kondisi gambut kering dan rusak.
- Sebanyak 500 KHG akan dipetakan untuk mengetahui tingkat kekritisan lahan gambut di seluruh Indonesia;
- Kawasan berkategori kritis dan sangat kritis menjadi prioritas dalam pemulihan ekosistem gambut;
- Pemetaan difokuskan pada wilayah yang memiliki riwayat kebakaran berulang.
Pemetaan ini difokuskan pada wilayah yang memiliki riwayat kebakaran berulang. Melalui identifikasi tingkat kekritisan, pemerintah daerah dapat mengetahui prioritas penanganan di masing-masing wilayah. BPGMN juga akan menyusun data kerawanan yang terintegrasi dengan kebijakan tata kelola gambut nasional.
Pemanfaatan Teknologi dan Kesiapsiagaan Dampak Karhutla
Wakil Kepala BPGMN, Sriyanto, menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan menjadi tulang punggung dalam upaya pencegahan karhutla. Teknologi tidak hanya digunakan untuk memantau kondisi lapangan, tetapi juga untuk mendeteksi potensi kebakaran, menganalisis penyebab, dan menyusun proyeksi risiko. Penguatan sistem peringatan dini ini sangat penting, terutama bagi daerah dengan tingkat kerawanan gambut yang tinggi.
Selain itu, BPGMN akan menyusun pemetaan dampak karhutla terhadap masyarakat sebagai bagian dari perencanaan keselamatan. Pemetaan ini mencakup penentuan kebutuhan evakuasi, lokasi aman, dan jalur evakuasi yang dapat digunakan apabila risiko kebakaran meningkat. Langkah ini merupakan integrasi antara data kerawanan wilayah dengan perlindungan warga, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di sekitar ekosistem gambut.
Pemerintah daerah diharapkan menjadikan hasil pemetaan KHG ini sebagai acuan dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di wilayah masing-masing. Koordinasi lintas instansi dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan karhutla harus terus diperkuat. Langkah strategis berupa pemetaan 500 KHG ini perlu didukung dengan kebijakan daerah yang memprioritaskan pemulihan lahan gambut kritis, sehingga target nasional bebas kebakaran gambut dapat tercapai secara berkelanjutan.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pemulihan gambut, memperkuat satuan tugas karhutla, serta mengintegrasikan data pemetaan BPGMN ke dalam rencana tata ruang wilayah. Upaya ini akan mempercepat pencapaian target nasional dan memastikan perlindungan ekosistem gambut bagi generasi mendatang.
