Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengoptimalan seluruh sumber daya nasional untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda enam provinsi di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman, dengan konsentrasi penanganan utama di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Perintah tersebut mengemuka dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengendalikan dampak bencana asap yang telah mengganggu aktivitas masyarakat dan operasional penerbangan di sejumlah wilayah.
Pengerahan 60.177 Personel dan Operasi Terpadu Pemadaman Karhutla
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa pemerintah mengerahkan lebih dari 60.177 personel gabungan dari TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni, dan relawan untuk operasi pemadaman darat. Jumlah tersebut mencerminkan keterlibatan lintas sektor dalam menghadapi bencana karhutla yang terjadi secara bersamaan di sejumlah provinsi. Operasi udara dengan metode water bombing juga terus dilanjutkan di titik-titik terdampak, meskipun pelaksanaannya terkendala kabut asap tebal yang membatasi jarak pandang dan mengganggu keamanan penerbangan. Pemerintah pun menyesuaikan pola operasi dengan kondisi meteorologis dan tingkat ketebalan asap di lapangan.
Dalam rapat terbatas tersebut, dilaporkan bahwa perkembangan penanganan di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan telah menunjukkan hasil yang lebih baik. Kendati demikian, dua provinsi masih berada pada level paling kritis, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Pemerintah pusat mengarahkan konsentrasi sumber daya secara intensif ke dua provinsi tersebut untuk menekan luas lahan terbakar serta mencegah perluasan dampak asap lintas batas. Adapun sebaran wilayah yang menjadi prioritas penanganan dapat dirinci sebagai berikut:
- Provinsi Kalimantan Tengah: prioritas utama pemadaman dengan tingkat kerawanan tertinggi;
- Provinsi Sumatera Selatan: fokus penguatan operasi pemadaman darat dan udara;
- Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan: perkembangan penanganan dilaporkan membaik dan terus dipantau.
Evaluasi Penanganan dan Langkah Pengendalian Karhutla
Meskipun demikian, pemerintah tetap mewaspadai potensi perluasan karhutla di wilayah yang telah menunjukkan perbaikan. Pemantauan berkala terhadap titik api dan kualitas udara terus dilakukan agar penanganan dapat berjalan optimal. Pengalihan konsentrasi sumber daya ke Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan merupakan wujud prioritas penanganan terhadap wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam menghadapi bencana ini.
Sebagai catatan strategis untuk pemerintah daerah, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, diperlukan penguatan kesiapsiagaan jangka menengah. Beberapa langkah yang dapat ditempuh meliputi peningkatan patroli terpadu, sosialisasi larangan pembakaran lahan, optimalisasi modifikasi cuaca, serta penyusunan peta rawan karhutla yang diperbarui secara berkala. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci dalam mencegah meluasnya bencana ini di musim kemarau. Evaluasi berbasis data atas luas lahan terbakar dan kualitas udara juga harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan kebijakan.
