Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan personel Brigade Mobil (Brimob) secara lintas wilayah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap eskalasi titik api yang meluas, khususnya di wilayah-wilayah dengan konsentrasi lahan gambut tinggi. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa pengiriman personel dan peralatan khusus ini didasarkan pada kebutuhan operasional di lapangan guna mempercepat pemadaman serta meminimalkan dampak bencana asap terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Eskalasi Penanganan Karhutla di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah
Dalam gelombang terbaru, Satuan Brimob Polda Lampung mengirimkan enam personel beserta dua unit kendaraan Armored Water Cannon (AWC) untuk bergabung dalam operasi pemadaman di Sumatera Selatan. Sebelumnya, Polri telah mendatangkan 200 personel tambahan dari Brimob I Korbrimob Polri ke wilayah yang sama. Tidak hanya itu, sebanyak 200 personel Brimob Polda Nusa Tenggara Barat dikerahkan ke Kalimantan Tengah untuk memperkuat satuan tugas daerah. Berikut rincian pengiriman personel dan peralatan:
- 6 personel Brimob Polda Lampung + 2 unit AWC ke Sumatera Selatan
- 200 personel Brimob I Korbrimob Polri ke Sumatera Selatan
- 200 personel Brimob Polda Nusa Tenggara Barat ke Kalimantan Tengah
Mobilisasi ini menunjukkan eskalasi penanganan karhutla di tingkat nasional, di mana pemerintah daerah setempat dinilai memerlukan dukungan tambahan di luar kapasitas sumber daya yang tersedia. Peralatan AWC menjadi vital untuk operasi pemadaman di area lahan gambut yang luas dan sulit dijangkau, mengingat kemampuan kendaraan ini dalam menjangkau titik api di medan yang ekstrem.
Strategi Polri dalam Mendukung Operasi Penanggulangan Bencana Nasional
Kebijakan mobilisasi sumber daya lintas daerah ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mendukung operasi penanggulangan bencana skala nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah. Dengan memperkuat kapasitas pemadaman di lapangan, Polri turut berperan dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah-wilayah rawan bencana asap dan kebakaran, terutama di daerah yang memiliki konsentrasi lahan gambut tinggi seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Langkah ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden tentang pengendalian karhutla yang menekankan pada sinergi lintas sektor dan percepatan respons di lapangan.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, eskalasi ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas sumber daya lokal, serta pengembangan kerjasama antar daerah dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diprediksi masih berlangsung. Pemerintah daerah di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah direkomendasikan untuk mengintegrasikan data pemetaan kerawanan karhutla ke dalam rencana kontinjensi daerah, serta mengoptimalkan peran satuan tugas pemadam kebakaran dan relawan terlatih guna mengurangi ketergantungan pada bantuan lintas wilayah. Dengan demikian, respons terhadap bencana karhutla dapat lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.
