Polda Papua Pegunungan mengerahkan 300 personel gabungan TNI-Polri untuk memperkuat pengamanan perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Pengamanan diperketat menyusul peningkatan aktivitas lintas batas tradisional dan potensi penyelundupan barang ilegal. Kapolda Papua Pegunungan Brigjen Jhonny Edizon menyatakan operasi ini berlangsung selama 14 hari, terhitung sejak 10 Oktober 2024.
Operasi Pengamanan Terpadu di Perbatasan RI-PNG
Operasi ini melibatkan patroli darat dan udara dengan dukungan dua unit helikopter untuk pemantauan wilayah perbatasan yang sulit dijangkau. Pos pengamanan didirikan di empat titik strategis yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sandaun, Papua Nugini. Kapolda menegaskan bahwa tujuan utama operasi adalah memastikan perbatasan bebas dari pergerakan kelompok separatis serta kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkotika, senjata, dan barang ilegal lainnya. Indikator kerawanan yang menjadi fokus operasi meliputi:
- Peningkatan volume lintas batas tradisional warga kedua negara yang berpotensi disalahgunakan.
- Potensi penyelundupan barang ilegal, termasuk bahan pokok dan BBM bersubsidi.
- Pergerakan kelompok separatis bersenjata yang memanfaatkan celah perbatasan.
- Kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia dan penyelundupan narkotika.
Dengan patroli dan pos pengamanan, diharapkan seluruh aktivitas ilegal dapat diminimalisir dan stabilitas keamanan di perbatasan tetap terjaga.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Koordinasi Lintas Batas
Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang turut menyiapkan sejumlah kebutuhan logistik bagi personel yang bertugas. Masyarakat setempat juga diminta untuk proaktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di sekitar perbatasan. Kapolda mengimbau agar partisipasi masyarakat menjadi bagian integral dari sistem keamanan terpadu, sehingga keberadaan aparat dapat didukung dengan informasi dari warga.
Selain itu, kerja sama dengan Pemerintah Papua Nugini terus dijaga melalui koordinasi rutin antara aparat kedua negara. Komunikasi dengan pihak perbatasan PNG dilakukan secara periodik melalui pos perbatasan resmi. Hal ini penting untuk menjaga hubungan bilateral dan mencegah kesalahpahaman di wilayah perbatasan.
Sebagai catatan strategis, pengamanan perbatasan di Pegunungan Bintang memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mengandalkan kekuatan aparat, tetapi juga pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah perbatasan. Pemerintah daerah diharapkan terus bersinergi dengan TNI-Polri dalam menciptakan stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kemitraan dengan PNG juga perlu diperkuat melalui perjanjian lintas batas yang jelas dan operasional demi mendukung keamanan perbatasan yang berkelanjutan.
