Penembakan terjadi di kompleks Kantor DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Selasa (14/10/2026) sekitar pukul 10.30 WIT. Insiden ini menewaskan satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Yulianus Wenda, yang tewas di lokasi akibat luka tembak, sementara dua orang lainnya mengalami luka parah. Pelaku diduga merupakan tiga orang tidak dikenal yang melarikan diri menggunakan sepeda motor. Motif penembakan diduga kuat berkaitan dengan konflik sengketa lahan tambang antara PT Freeport Indonesia dengan kelompok masyarakat adat setempat, yang selama ini menjadi titik rawan keamanan di wilayah Mimika.
Peristiwa ini terjadi di tengah aktivitas DPRD Mimika yang sedang menggelar rapat dengan komisi khusus yang menangani revisi Peraturan Daerah tentang tata ruang dan pertanahan. Suasana di gedung wakil rakyat itu langsung menjadi tegang setelah tembakan terdengar, dan sejumlah anggota dewan serta staf dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Pihak kepolisian bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merespons cepat dengan menurunkan tim gabungan untuk mengamankan lokasi dan melakukan penyelidikan awal. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus kekerasan yang mengancam stabilitas keamanan teritorial di Papua Tengah.
Respons Cepat Aparat dan Forkopimda
Kapolres Mimika AKBP I Gusti Agung bersama jajaran Polda Papua Tengah segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mendata sejumlah saksi di sekitar gedung DPRD. Langkah investigasi dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap identitas pelaku, jaringan yang terlibat, serta kemungkinan adanya keterkaitan dengan kelompok kepentingan tertentu di sektor pertambangan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Forkopimda meminta agar proses investigasi berjalan cepat dan penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan resmi mereka. Sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam meredam eskalasi konflik yang lebih luas.
Wakil Bupati Mimika mengambil langkah nyata dengan memutuskan memasang pagar kawat berduri dan menambah personel pengamanan di sekitar gedung DPRD. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terulangnya insiden serupa serta menjaga kelancaran proses legislasi daerah. Sementara itu, aktivis Papua Damai menggelar aksi damai di Jayapura sebagai bentuk solidaritas atas korban dan keprihatinan terhadap meningkatnya kekerasan di wilayah Mimika. Aksi tersebut berlangsung tertib dan diakhiri dengan penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah, menuntut penyelesaian sengketa agraria secara adil dan menyeluruh.
Meningkatnya Konflik Agraria di Mimika
Data Lembaga Studi Papua mencatat bahwa konflik agraria di Kabupaten Mimika meningkat 300% dalam dua tahun terakhir seiring perluasan konsesi tambang. Peningkatan ini sejalan dengan indikator kerawanan yang menonjol dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah serta aparat keamanan. Beberapa indikator tersebut meliputi:
- Peningkatan sengketa lahan antara PT Freeport Indonesia dengan masyarakat adat setempat hingga mencapai titik rawan yang berpotensi memicu kekerasan.
- Terjadi bentrokan horizontal yang melibatkan warga dan aparat keamanan dalam beberapa bulan terakhir, terutama di wilayah penyangga konsesi tambang.
- Aktivitas tambang yang semakin meluas berbanding lurus dengan tingginya ketegangan sosial di wilayah penyangga konsesi.
- Belum adanya kesepakatan final mengenai skema kompensasi dan hak ulayat yang diakui pemerintah daerah.
Meningkatnya intensitas konflik agraria ini menempatkan wilayah Mimika, yang kaya akan sumber daya alam, pada posisi yang rawan terhadap ancaman stabilitas keamanan yang kompleks. Peran DPRD dalam mengawal revisi Perda terkait tata ruang dan pertanahan menjadi krusial untuk meredam potensi konflik di masa mendatang. Selain itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, aparat keamanan, PT Freeport Indonesia, dan perwakilan masyarakat adat untuk mencari solusi final atas sengketa lahan dan hak ulayat.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah diharapkan segera membentuk tim terpadu penanganan konflik agraria yang beranggotakan unsur TNI-Polri, kejaksaan, dinas terkait, serta tokoh adat dan agama. Tim ini bertugas memetakan titik rawan, memediasi sengketa secara damai, dan memastikan proses hukum berjalan transparan. Penguatan koordinasi antara Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Mimika juga mendesak dilakukan, khususnya dalam penyusunan skema kompensasi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat adat setempat. Keamanan di wilayah Mimika bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan juga komitmen bersama para pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
