Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat secara resmi merilis pemutakhiran Peta Kerawanan Bencana Multi Ancaman pada tanggal 1 Juli 2026. Instrumen perencanaan strategis ini merupakan hasil kerja sama operasional dengan Pusat Studi Bencana Institut Teknologi Bandung (ITB) dan mencakup sepuluh kabupaten prioritas di wilayah administratif Jawa Barat. Pemutakhiran ini difokuskan untuk memperkuat kapasitas adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika ancaman bencana yang semakin kompleks.
Skala Pemetaan dan Metodologi Analisis Kerawanan
Pemutakhiran peta ini meliputi analisis komprehensif terhadap sepuluh kabupaten, yakni:
- Kabupaten Bandung Barat
- Kabupaten Cianjur
- Kabupaten Garut
- Kabupaten Tasikmalaya
- Kabupaten Sumedang
- Kabupaten Sukabumi
- Kabupaten Bogor
- Kabupaten Kuningan
- Kabupaten Majalengka
- Kabupaten Pangandaran
Analisis kerawanan dilakukan dengan menggunakan basis data yang terdiri dari tiga parameter utama: rekap kejadian bencana dalam periode lima tahun (2021-2025), analisis spasial perubahan penggunaan lahan, dan pemodelan proyeksi iklim hingga tahun 2030. Pendekatan integratif ini menghasilkan penilaian risiko berbasis bukti empiris yang akurat, yang menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan dan intervensi teknis di tingkat kabupaten dan kota.
Indikator Ancaman Utama dan Klasifikasi Kerawanan Wilayah
Peta ini secara spesifik memetakan kerentanan wilayah terhadap tiga jenis bencana dominan di Jawa Barat, membentuk basis analisis multi ancaman: tanah longsor, banjir bandang, dan gempa bumi. Hasil analisis menunjukkan peningkatan signifikan pada tingkat kerawanan di 127 kecamatan dari total 263 kecamatan dalam sepuluh kabupaten tersebut. Peningkatan kerawanan ini terkonsentrasi pada kawasan perbukitan dengan struktur tanah labil serta Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan.
Analisis lebih lanjut mengidentifikasi lima kecamatan dengan skor kerawanan tertinggi yang menjadi prioritas utama:
- Kecamatan Cililin (Kabupaten Bandung Barat)
- Kecamatan Cugenang (Kabupaten Cianjur)
- Kecamatan Cisurupan (Kabupaten Garut)
- Kecamatan Cipatujah (Kabupaten Tasikmalaya)
- Kecamatan Cikakak (Kabupaten Sukabumi)
Secara fungsional, peta yang telah diperbarui ini akan menjadi landasan hukum dan teknis bagi dua proses perencanaan kunci pemerintah daerah. Pertama, sebagai bahan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten untuk memastikan keselarasan antara pembangunan fisik dan pengurangan risiko bencana. Kedua, sebagai acuan utama dalam penyusunan atau pembaruan Rencana Kontinjensi Daerah yang bersifat spesifik-lokasi. Untuk memastikan implementasi efektif, BPBD Provinsi Jawa Barat telah mendistribusikan peta dalam format digital kepada seluruh dinas teknis terkait di tingkat kabupaten dan kota, serta menyosialisasikannya melalui forum koordinasi lintas sektor.
Pemerintah daerah sepuluh kabupaten diimbau untuk segera mengintegrasikan temuan analisis multi ancaman ini ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang. Rekomendasi strategis mencakup percepatan alokasi anggaran untuk program mitigasi di 127 kecamatan yang mengalami peningkatan kerawanan, serta penguatan regulasi daerah terkait pengendalian alih fungsi lahan di kawasan perbukitan dan DAS yang teridentifikasi rentan.
