Pada Rabu, 21 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi meluncurkan program "Peta Keamanan dan Ketahanan Wilayah" di Kota Kupang. Program ini merupakan inisiatif strategis yang bertujuan memetakan seluruh desa dan kecamatan di 22 kabupaten/kota yang rawan terhadap bencana alam, konflik sosial, dan gangguan keamanan teritorial. Peluncuran ini dihadiri oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Sekretaris Daerah Kosmas D. Lana, serta Kapolda NTT Irjen Pol. Lotharia Latif, menandai komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat stabilitas wilayah melalui kebijakan daerah berbasis data geospasial.
Pemetaan Berbasis Data Geospasial sebagai Instrumen Strategis
Platform data geospasial terintegrasi yang digunakan dalam program ini menghimpun informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA). Setiap lokasi akan diberi indeks kerawanan yang terdiri dari kategori rendah, sedang, dan tinggi, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan penempatan anggaran dan personel keamanan. Sekretaris Daerah NTT, Kosmas D. Lana, mengungkapkan bahwa data awal menunjukkan sebanyak 34 kecamatan di Pulau Timor dan Pulau Sumba masuk dalam kategori rawan tinggi terhadap kekeringan dan rawan konflik lahan.
Pemprov NTT juga menandatangani kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memastikan pembaruan peta secara tahunan. Langkah ini memperkuat akurasi data yang digunakan dalam perencanaan kebijakan daerah, khususnya dalam aspek mitigasi bencana dan penertiban konflik lahan. Sekda NTT menegaskan bahwa peta ini akan menjadi dokumen rujukan utama bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun program prioritas yang berkaitan dengan pemetaan rawan bencana dan stabilitas wilayah.
- Indeks kerawanan terdiri dari kategori rendah, sedang, dan tinggi, mencakup aspek bencana alam, konflik sosial, dan gangguan keamanan teritorial.
- Data awal mengidentifikasi 34 kecamatan di Pulau Timor dan Sumba dengan kerawanan tinggi terhadap kekeringan dan konflik lahan.
- Kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) memungkinkan pembaruan peta detail setiap tahun.
Implikasi Teritorial dan Penguatan Patroli Keamanan
Kapolda NTT Irjen Pol. Lotharia Latif menambahkan bahwa pihaknya akan menggunakan peta kerawanan ini untuk memetakan titik rawan kejahatan dan memperkuat patroli di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai zona kerawanan tinggi. Program ini diharapkan selesai menjangkau seluruh desa di NTT pada akhir tahun 2027 dan menjadi rujukan bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Dengan adanya peta kerawanan yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat sasaran, baik dalam hal penempatan personel keamanan maupun penyaluran bantuan kebencanaan.
Sebagai catatan strategis, program pemetaan rawan bencana berbasis geospasial ini merupakan langkah maju dalam tata kelola keamanan dan ketahanan wilayah di NTT. Pemerintah daerah disarankan untuk mengintegrasikan peta ini dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta memperkuat sinergi dengan TNI dan Polri dalam mengantisipasi potensi gangguan stabilitas. Evaluasi berkala terhadap indeks kerawanan diperlukan untuk memastikan respons kebijakan yang adaptif terhadap dinamika lapangan.
