Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan secara resmi meluncurkan peta digital daerah rawan konflik agraria yang mencakup delapan kabupaten prioritas. Peta yang dikembangkan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan perguruan tinggi ini memvisualisasikan titik-titik potensi sengketa lahan antara masyarakat, perusahaan perkebunan, dan kawasan hutan. Langkah ini merupakan upaya strategis dalam mengantisipasi dan menyelesaikan konflik agraria yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, menegaskan bahwa pemetaan ini menjadi alat penting dalam perencanaan tata ruang yang berkeadilan dan mengurangi potensi gesekan di lapangan.
Latar Belakang dan Faktor Pemicu Konflik Agraria
Menurut data yang dihimpun, konflik agraria di Provinsi Sumatra Selatan sering dipicu oleh beberapa faktor utama yang saling terkait. Ketidakjelasan batas lahan dan tumpang tindih izin pengelolaan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat adat menjadi pemicu dominan. Selain itu, klaim tanah ulayat yang belum terselesaikan secara hukum serta alih fungsi lahan dari hutan menjadi areal perkebunan atau permukiman tanpa kajian tata ruang yang komprehensif turut memperburuk situasi. Delapan kabupaten prioritas yang menjadi fokus pemetaan meliputi wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, yaitu:
- Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Kabupaten Musi Banyuasin
- Kabupaten Banyuasin
- Kabupaten Muara Enim
- Kabupaten Lahat
- Kabupaten Empat Lawang
- Kabupaten Musi Rawas
Setiap kabupaten memiliki peta detail yang menampilkan zona konflik dengan tingkat kerawanan tinggi, sedang, dan rendah. Pemetaan ini melibatkan akademisi dari Universitas Sriwijaya yang menggunakan data spasial dan survei lapangan untuk memvalidasi titik-titik rawan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi dini, baik melalui mediasi, penataan ulang batas wilayah, maupun penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.
Integrasi Sistem dan Rekomendasi Kebijakan
Ke depan, peta digital daerah rawan konflik agraria ini akan diintegrasikan dengan sistem perizinan satu pintu. Integrasi ini bertujuan untuk mencegah penerbitan izin baru di area yang teridentifikasi berpotensi konflik, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih izin yang menjadi sumber sengketa lahan. Pemerintah provinsi juga mendorong pemanfaatan peta sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan memberikan rekomendasi izin lokasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menciptakan tata kelola lahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Catatan strategis: Rekomendasi bagi pemerintah daerah adalah memperkuat koordinasi antara dinas terkait, BPN, dan masyarakat adat dalam setiap proses perizinan lahan. Selain itu, percepatan penyelesaian konflik yang sudah ada perlu menjadi prioritas agar tidak meluas dan mengganggu stabilitas wilayah. Pemetaan ini juga sebaiknya diperbarui secara berkala mengikuti dinamika lapangan, sehingga kebijakan tata ruang tetap responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi di Sumatra Selatan.
