Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku, resmi memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penanganan Konflik Sosial pada Senin, 23 Juni 2026. Instrumen hukum daerah ini menetapkan kerangka kerja operasional yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan di wilayah administrasi Kota Ambon untuk aspek pencegahan, penanggulangan, dan resolusi konflik sosial. Perda ini merupakan respons strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas teritorial berdasarkan analisis pemetaan kerawanan wilayah.
Struktur Komando Terpadu dan Forum Kewaspadaan Masyarakat
Sebagai tulang punggung strategi pencegahan konflik sosial, Perda Nomor 5 Tahun 2026 secara rinci mengatur pembentukan struktur kelembagaan di dua tingkatan. Di tingkat supra-struktural, dibentuk Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Kota Ambon yang dipimpin langsung oleh Walikota sebagai komandan. Keanggotaan satgas ini bersifat integratif, mencakup:
- Unsur Pemerintah Daerah dari perangkat daerah terkait.
- Aparat Keamanan, yaitu TNI dan Polri.
- Aparat Penegak Hukum dari Kejaksaan Negeri Ambon.
- Organisasi masyarakat sipil yang relevan dengan dinamika sosial di Kota Ambon.
Struktur komando terpadu ini dirancang untuk memastikan koordinasi responsif dalam situasi darurat sosial. Sementara itu, di tingkat akar rumput, Perda mengamanatkan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai sistem peringatan awal. Keanggotaan FKDM melibatkan tokoh adat (latu, soa), tokoh agama lintas denominasi, serta perwakilan pemuda dan organisasi kemasyarakatan.
Pengaturan Ruang Digital dan Mekanisme Pemulihan Pascakonflik
Perda ini mengakomodasi tren kerawanan baru dengan mencantumkan larangan eksplisit terhadap penyebaran konten provokatif, hasutan, dan ujaran kebencian melalui media sosial serta platform komunikasi elektronik lainnya. Klausul ini merupakan respons adaptif pemerintah daerah Kota Ambon yang mengidentifikasi penyebaran informasi sebagai indikator dan pemicu ketegangan sosial horizontal. Lebih dari sekadar penanganan krisis, Perda Nomor 5 Tahun 2026 juga mengamanatkan program berkelanjutan untuk fase pascakonflik, meliputi:
- Pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi berbasis komunitas.
- Implementasi program pemulihan dan rehabilitasi sosial-ekonomi bagi korban konflik.
- Pemantauan berkala terhadap daerah-daerah yang pernah rawan di Kota Ambon untuk mencegah residivisme.
Walikota Ambon menegaskan bahwa instrumen ini adalah bagian dari strategi jangka panjang membangun ketahanan sosial masyarakat. Implementasi dan efektivitas Perda ini akan berada di bawah pengawasan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, dengan pemantauan berkala oleh komisi terkait.
Keberhasilan penerapan Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, konsistensi penegakan, serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat di Kota Ambon. Pemerintah daerah perlu memastikan sosialisasi yang masif dan pelatihan berkelanjutan bagi anggota Satgas dan FKDM, serta mengintegrasikan data pemetaan kerawanan wilayah ke dalam sistem evaluasi kinerja mereka untuk menciptakan mekanisme pencegahan yang berbasis bukti dan responsif terhadap dinamika lokal di Provinsi Maluku.
