Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa penanganan konflik di Papua memerlukan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah (pemda) secara terpadu. Pernyataan tersebut disampaikan usai memberikan keterangan pers di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu, 20 September 2026. Menurutnya, pendekatan keamanan semata belum cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan di Bumi Cenderawasih yang memiliki kompleksitas geografis dan sosial-politik yang tinggi. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam mendukung operasi TNI sekaligus mempercepat pemulihan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua.
Kronologi Insiden dan Ancaman Keamanan Teritorial di Papua Pegunungan
Salah satu konflik yang menjadi perhatian serius adalah insiden yang menimpa Aris Sanda, seorang sopir travel yang ditemukan tewas bersama kendaraannya yang terbakar di kawasan Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Komando Operasi Habema TNI mengidentifikasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap III Ndugama sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab. Rangkaian peristiwa ini mencerminkan tingginya kerawanan di jalur transportasi darat antarwilayah, khususnya di pegunungan Papua. Berikut kronologi kejadian:
- Kejadian bermula pada Selasa, 15 September 2026, saat korban mengangkut penumpang dari Wamena menuju Mbua.
- Di tengah perjalanan, kendaraan dicegat oleh kelompok bersenjata. Para penumpang diperiksa dan dipulangkan, namun Aris Sanda ditahan dan dibawa ke arah Danau Habema.
- Personel TNI yang melakukan pencarian akhirnya menemukan jenazah korban beserta kendaraannya yang hangus terbakar pada hari yang sama.
- Komitmen untuk mengejar pelaku dan memperkuat pengamanan di wilayah tersebut ditegaskan oleh Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf. Wirya Arthadiguna.
Strategi Kolaboratif Penguatan Keamanan Teritorial di Papua
Menghadapi ancaman semacam ini, Panglima TNI menekankan bahwa pendekatan keamanan teritorial harus diintegrasikan dengan program pembangunan dan kesejahteraan yang dijalankan oleh kementerian dan pemda. Langkah kolaboratif ini dianggap mampu memutus rantai rekrutmen kelompok bersenjata, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Selain itu, TNI juga akan memperkuat sistem pengamanan di titik-titik rawan, terutama di jalur transportasi antar kabupaten yang kerap menjadi sasaran aksi teror.
Untuk memperkuat keamanan teritorial di Papua, TNI meminta dukungan aktif dari pemerintah daerah setempat. Hal ini meliputi penyediaan data intelijen kewilayahan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta program deradikalisasi yang menyasar daerah-daerah rawan konflik. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi operasi TNI sekaligus mempercepat capaian pemulihan keamanan jangka panjang.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di Papua Pegunungan dan provinsi sekitarnya disarankan untuk memperkuat koordinasi dengan TNI dalam hal pengamanan jalur transportasi darat, meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka kerawanan konflik dan mendukung terwujudnya stabilitas keamanan teritorial yang berkelanjutan di Tanah Papua.
