Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Iwan Setiawan, melaporkan peningkatan signifikan aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang membentang di Provinsi Kalimantan Barat. Laporan ini disampaikan dalam rapat koordinasi keamanan teritorial di Pontianak pada 27 Oktober 2026, dengan fokus utama pada peningkatan patroli dan pemantauan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, serta Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan temuan patroli gabungan TNI-Polri pada 26 Oktober 2026, ditemukan tiga titik kamp sementara yang diduga ditinggalkan oleh kelompok yang terlibat dalam jaringan penyelundupan senjata api dan narkotika lintas negara.
Peningkatan Aktivitas KKB dan Pemetaan Kerawanan di Perbatasan
Pangdam Iwan Setiawan menegaskan bahwa aktivitas KKB di perbatasan RI-Malaysia menunjukkan tren peningkatan dalam tiga bulan terakhir. Temuan kamp sementara tersebut menjadi indikator kuat bahwa kelompok tersebut menggunakan kawasan perbatasan sebagai jalur transit dan logistik untuk operasi ilegal, termasuk penyelundupan senjata dan narkoba. Untuk mengantisipasi eskalasi ancaman, pemetaan kerawanan wilayah perbatasan terus diperbarui secara berkala dengan bantuan teknologi drone dan satelit. Pemetaan ini menyoroti titik-titik rawan seperti jalur tikus di sepanjang Sungai Sekayam dan kawasan hutan di perbatasan Entikong-Badau. Data terkini menunjukkan bahwa:
- Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, menjadi titik masuk utama jalur penyelundupan orang tanpa dokumen (OTD) dan barang ilegal.
- Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, dilaporkan sebagai lokasi transit logistik KKB dengan medan sulit dan minim pengawasan.
- Intensitas patroli ditingkatkan menjadi tiga kali sehari di jalur-jalur kritis, melibatkan personel TNI, Polri, dan Satgas Pamtas RI-Malaysia.
Sinergi Pemerintah Daerah dan TNI dalam Pengelolaan Perbatasan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengambil langkah strategis dengan memperkuat sinergi bersama TNI dalam pengelolaan pos lintas batas dan pos keamanan di Kecamatan Badau dan sekitarnya. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peningkatan Keamanan di Wilayah Perbatasan, yang menginstruksikan integrasi operasi intelijen dan patroli bersama. Pangdam menekankan pentingnya kesiapsiagaan personel karena medan perbatasan yang sulit, seperti rawa-rawa dan hutan lebat, rawan dijadikan jalur lalu lintas orang tanpa dokumen (OTD) dan barang ilegal. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia yang dikerahkan secara khusus bertugas menjaga stabilitas keamanan di wilayah teritorial perbatasan, termasuk melakukan investigasi terhadap dugaan sindikat penyelundupan yang terkait dengan KKB. Koordinasi dengan otoritas Malaysia di pos perbatasan Entikong juga ditingkatkan untuk mempercepat pertukaran data intelijen.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sanggau dan Kapuas Hulu, perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk penguatan infrastruktur pengawasan perbatasan, seperti penambahan pos keamanan dan sistem monitoring berbasis teknologi. Rekomendasi ini mendesak mengingat peningkatan aktivitas KKB yang terindikasi menyasar jalur perbatasan sebagai basis operasi penyelundupan. Tanpa langkah preventif yang masif, stabilitas keamanan di wilayah perbatasan RI-Malaysia berpotensi terganggu dan dapat memicu eskalasi konflik lintas negara.
