Sebuah peristiwa tanah longsor signifikan terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pada pekan lalu, mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan material. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat bersama tim SAR segera melaksanakan operasi evakuasi dan pendataan korban. Pemerintah Daerah telah mengaktifkan posko darurat untuk penanganan dampak bencana tersebut. Kejadian ini merupakan bagian dari serangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah dari Sumatera hingga Jawa Timur, mengindikasikan tekanan terhadap sistem tata kelola risiko bencana di tingkat daerah.
Analisis Faktor Kerentanan dan Pemicu Longsor di Kabupaten Bandung Barat
Berdasarkan laporan teknis BPBD Provinsi Jawa Barat dan analisis geologi sementara, longsor di Desa Pasirlangu dipicu oleh curah hujan tinggi berintensitas ekstrem yang berkelanjutan. Namun, analisis mendalam mengidentifikasi akar masalah pada degradasi lingkungan dan penegakan tata ruang yang lemah. Faktor-faktor yang memperparah kerentanan wilayah Kabupaten Bandung Barat meliputi:
- Alih fungsi lahan dari kawasan resapan dan hutan menjadi permukiman serta aktivitas pertanian di lereng terjal.
- Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali, mengurangi daya dukung tanah terhadap longsor.
- Ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dengan kondisi geologis dan hidrologis aktual.
- Minimnya infrastruktur mitigasi teknis, seperti bronjong, retaining wall, dan sistem drainase yang memadai di zona rawan.
Kondisi serupa tercatat di sejumlah daerah lain yang mengalami bencana dalam periode sama, mengindikasikan bahwa masalah kerusakan lingkungan dan kegagalan tata kelola ruang merupakan tantangan sistemik lintas wilayah yang memerlukan penanganan terpadu oleh pemerintah daerah.
Evaluasi Sistem Mitigasi dan Respons Pemerintah Daerah Terhadap Bencana
Rentetan bencana pekan lalu mengungkap celah signifikan dalam sistem mitigasi bencana di tingkat daerah, dengan pola respons yang masih cenderung reaktif dan berfokus pada tanggap darurat pascakejadian. Evaluasi menunjukkan beberapa titik lemah dalam tata kelola risiko bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan daerah terdampak lainnya, antara lain:
- Kapasitas terbatas BPBD dalam pemantauan dan peringatan dini, termasuk keterbatasan alat pemantauan cuaca dan pergerakan tanah secara real-time.
- Koordinasi antar-dinas terkait—seperti PUPR, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan—dalam penegakan RTRW dan pengawasan penggunaan lahan yang belum optimal.
- Implementasi program mitigasi berbasis masyarakat, seperti pelatihan siaga bencana dan pemetaan partisipatif, yang belum merata di seluruh desa rawan.
- Alokasi anggaran daerah untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang kerap lebih rendah dibandingkan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Peristiwa di Bandung Barat ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari pendekatan responsif menuju pendekatan preventif yang berbasis data kerawanan wilayah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat revisi RTRW yang berbasis kajian risiko, serta meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur mitigasi dan program penguatan kapasitas masyarakat di zona rawan longsor.
