Krisis pangan akut akibat kemarau panjang yang melanda wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak pertengahan tahun 2026 hingga Oktober 2026 telah berdampak langsung pada 300.000 jiwa di enam kabupaten di kawasan selatan provinsi tersebut. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel mencatat bahwa Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng menjadi daerah dengan kerawanan pangan paling berat. Bantaeng dilaporkan memiliki tingkat kerentanan tertinggi akibat gagal panen dan menurunnya akses terhadap bahan pangan pokok. Pemerintah daerah melalui Posko Bantuan Pangan yang didukung oleh Perum Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan setempat telah mengerahkan logistik darurat, meskipun medan jalan rusak di sejumlah titik memperlambat distribusi bantuan.
Dampak Krisis Pangan dan Kerawanan Gizi di Wilayah Sulsel Selatan
Krisis pangan yang terjadi tidak hanya mengancam ketersediaan beras dan jagung sebagai sumber utama karbohidrat, tetapi juga memicu kerawanan gizi, khususnya pada kelompok balita. Berdasarkan data BPBD dan dinas kesehatan setempat, risiko balita bergizi buruk meningkat signifikan di lima kabupaten terdampak. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan pasokan pangan alternatif serta menurunnya daya beli masyarakat akibat gagal panen. Pemerintah kabupaten telah menginisiasi pembagian bantuan pangan melalui pusat distribusi dan anggota satuan tugas desa, namun cakupan masih terbatas. Indikator kerawanan gizi yang tercatat di Posko Darurat menunjukkan perlunya intervensi tambahan berupa makanan tambahan dan suplemen gizi untuk mencegah meluasnya kasus malnutrisi.
- Kabupaten terdampak: Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng.
- Jumlah jiwa terdampak: 300.000 jiwa.
- Komoditas utama yang terancam: beras, jagung, dan sumber daya pangan lokal.
- Kelompok rentan: balita dengan risiko gizi buruk.
Upaya Penanganan Darurat dan Rekomendasi Strategis bagi Pemerintah Daerah
Menanggapi eskalasi krisis, Gubernur Sulsel telah mengeluarkan status darurat bencana kekeringan dan krisis pangan, yang memungkinkan alokasi anggaran darurat dari APBD dan dukungan pusat. Bupati di wilayah terdampak turun langsung mencari alternatif sumber pangan dengan mendorong diversifikasi berbasis potensi lokal, seperti perkebunan umbi-umbian, sagu, dan hasil panen lain yang masih bertahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi terus memperkuat koordinasi logistik, namun masih menghadapi tantangan keterbatasan akses jalan di pedesaan. Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, prioritas jangka pendek harus difokuskan pada percepatan distribusi bantuan pangan dan penanganan gizi balita, sementara jangka panjang perlu memperkuat sistem peringatan dini kekeringan, rehabilitasi infrastruktur irigasi, serta pengembangan cadangan pangan daerah yang tangguh terhadap perubahan iklim.
Rekomendasi bagi pemerintah daerah: perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi bantuan, peningkatan kapasitas posko lapangan, serta penguatan jejaring diversifikasi pangan guna mengantisipasi dampak kemarau serupa di masa mendatang. Kolaborasi lintas sektor antara BPBD, dinas kesehatan, dan dinas ketahanan pangan harus diperkuat untuk memastikan respons yang cepat dan tepat sasaran. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meminimalkan angka kerawanan gizi dan mencegah meluasnya krisis pangan yang lebih parah di Sulsel.
