Komnas HAM Desak Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua Pascainsiden Intan Jaya

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak evaluasi menyeluruh atas pendekatan keamanan di Papua setelah insiden yang menewaskan ibu hamil di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa insiden pada 2 Juli 2026 menunjukkan perlu adanya peninjauan strategi keamanan yang lebih memperhatikan perlindungan masyarakat sipil. Komnas HAM mendesak penghentian segera kontak senjata di kawasan pemukiman, baik oleh aparat keamanan maupun kelompok bersenjata. Hidayah menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, termasuk saat terjadi konflik bersenjata. Komnas HAM mendorong dan memfasilitasi ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat sipil Papua sebagai bagian dari resolusi konflik jangka panjang. Ia juga meminta akses untuk melakukan penyelidikan tanpa hambatan ke lokasi kejadian, korban dan keluarganya, serta dokumen terkait insiden di Intan Jaya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah membuka akses bagi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas insiden yang menimbulkan korban sipil. Yusril menjelaskan bahwa penyebab jatuhnya korban harus dibuktikan melalui investigasi yang adil dan berimbang mengingat konflik melibatkan kelompok bersenjata dan aparat keamanan. Pemerintah akan mengambil langkah hukum untuk melakukan penyelidikan secara masif terutama terkait jatuhnya korban sipil termasuk ibu hamil di Intan Jaya.