Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meningkatkan respons darurat kesehatan untuk memitigasi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi prioritas. Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla bidang kesehatan yang digelar di Jakarta pada Sabtu (17/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Soegiono menekankan pentingnya respons terpadu antara pemerintah pusat dan daerah. Rapat tersebut dihadiri oleh kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dari tujuh wilayah terdampak utama, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Percepatan Distribusi Logistik Medis dan Perluasan Rumah Oksigen
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menginstruksikan percepatan distribusi logistik medis dan penyiapan layanan kesehatan darurat di daerah terdampak. Instruksi konkret yang diberikan meliputi pengiriman 500 ribu masker tambahan untuk setiap provinsi terdampak, disertai pengadaan oxygen concentrator (OC) serta obat-obatan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Langkah ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap tebal yang dapat memicu gangguan pernapasan akut. Selain itu, Kemenkes juga memperluas kapasitas rumah oksigen di sejumlah titik untuk mengantisipasi lonjakan pasien yang memerlukan terapi oksigen.
Provinsi yang menjadi prioritas dalam penanganan krisis kesehatan karhutla meliputi:
- Riau
- Sumatera Selatan
- Jambi
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
Penguatan Tim Krisis Kesehatan dan Sinergi Pusat-Daerah
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Kemenkes kembali menerjunkan tim Pusat Krisis Kesehatan (Puskris). Tim ini bertugas memantau distribusi bantuan logistik, mengawasi operasional rumah oksigen yang diperluas, serta mendata secara langsung kebutuhan riil masyarakat di wilayah terdampak. Kolaborasi erat dengan dinas kesehatan setempat menjadi kunci agar penanganan krisis kesehatan ini berjalan efektif, terpadu, dan tepat sasaran sesuai dengan tingkat kerawanan di setiap kabupaten dan kota.
Pemerintah daerah diharapkan dapat segera menyusun rencana kontinjensi kesehatan yang terintegrasi dengan peta kerawanan wilayah masing-masing. Ketersediaan logistik seperti masker dan oksigen harus dipastikan berada di titik-titik rawan, serta kapasitas fasilitas kesehatan ditingkatkan untuk menangani kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat asap karhutla. Koordinasi lintas sektor antara dinas kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan dinas lingkungan hidup menjadi krusial dalam upaya mitigasi berkelanjutan. Sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan krisis kesehatan ini diharapkan mampu menekan dampak buruk karhutla terhadap kesehatan masyarakat.
