Pada 16 Oktober 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan bahwa kekeringan akibat musim kemarau panjang telah meluas dan berdampak signifikan terhadap delapan dari sepuluh kabupaten/kota di wilayah tersebut. Lebih dari 50.000 jiwa dilaporkan mengalami kesulitan akses air bersih, sementara sektor pertanian mencatat kerugian besar dengan 12.000 hektare sawah mengalami puso atau gagal panen. Menghadapi eskalasi bencana iklim ini, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 1 Oktober 2026, sebagai langkah responsif terhadap krisis yang mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebaran Wilayah Terdampak dan Kerugian Sektor Pertanian
Berdasarkan laporan resmi BPBD NTB, sebaran wilayah terdampak kekeringan mencakup sebagian besar daerah agraris dan pesisir di NTB. Adapun rincian wilayah yang masuk kategori rawan air tinggi adalah sebagai berikut:
- Lombok Barat: 12 desa di 4 kecamatan
- Lombok Tengah: 18 desa di 6 kecamatan
- Lombok Timur: 21 desa di 7 kecamatan
- Sumbawa: 15 desa di 5 kecamatan
- Sumbawa Barat: 9 desa di 3 kecamatan
- Dompu: 11 desa di 4 kecamatan
- Bima: 14 desa di 5 kecamatan
- Kota Bima: 7 kelurahan di 3 kecamatan
Kepala Dinas Pertanian NTB menyatakan bahwa kerugian sektor pertanian diperkirakan mencapai Rp150 miliar akibat areal tanam padi yang tidak bisa dipanen. Kondisi ini memperparah kerentanan petani di daerah yang telah masuk dalam pemetaan daerah rawan kekeringan oleh Badan Informasi Geospasial. Kekeringan yang meluas di NTB menegaskan pentingnya penguatan data spasial untuk perencanaan mitigasi bencana iklim yang lebih efektif dan terarah.
Penanganan Darurat dan Penguatan Mitigasi Bencana Iklim
Sebagai respons atas status siaga darurat, Pemerintah Provinsi NTB telah mengerahkan 200 tangki air bersih per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar warga di titik-titik krisis. Operasi distribusi air bersih ini dilakukan secara sinergis dengan TNI dan dinas pemadam kebakaran. Selain itu, kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dilakukan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca guna memicu hujan buatan di wilayah tangkapan air. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan suplai air irigasi sekaligus menekan dampak bencana iklim pada sektor pertanian.
Pemetaan daerah rawan air telah dimutakhirkan oleh Badan Informasi Geospasial bersama BPBD NTB. Data spasial terbaru menunjukkan bahwa 60% dari luas lahan pertanian di NTB berada dalam zona kerawanan kekeringan tinggi. Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan peta kerawanan ini ke dalam perencanaan tata ruang dan sistem peringatan dini bencana, sehingga alokasi sumber daya penanganan kekeringan dapat lebih tepat sasaran.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Provinsi NTB perlu memperkuat infrastruktur penyimpanan air, seperti embung dan waduk skala kecil di desa-desa rawan air, serta mendorong diversifikasi tanaman tahan kering. Kerja sama lintas sektor dengan BNPB dan Badan Informasi Geospasial harus terus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap bencana iklim yang diprediksi semakin sering terjadi. Langkah ini menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan wilayah di tengah meningkatnya frekuensi kekeringan di NTB.
