Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan sebanyak 15 dari 22 kabupaten/kota di provinsi tersebut mengalami krisis air bersih akibat kekeringan ekstrem yang berlangsung sejak Agustus 2026. Fenomena ini dipicu oleh rendahnya curah hujan dan dampak fenomena iklim global, sehingga mengancam ketahanan air wilayah. BPBD NTT mencatat total 80.000 warga terdampak, dengan 25.000 di antaranya membutuhkan pasokan air bersih setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi darurat ini mendorong Pemerintah Provinsi NTT mengaktifkan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu.
Pemetaan Wilayah Rawan dan Dampak Krisis Air di NTT
Berdasarkan laporan lapangan BPBD NTT, sejumlah kabupaten menjadi daerah paling parah terdampak bencana kekeringan. Wilayah-wilayah tersebut antara lain:
- Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) — jumlah warga terdampak terbesar, dengan 25.000 jiwa membutuhkan bantuan air harian.
- Kabupaten Sabu Raijua — akses air bersih sangat terbatas, terutama di desa-desa pesisir.
- Kabupaten Rote Ndao — sumber air tradisional mengering, warga bergantung pada distribusi mobil tangki.
- Kabupaten Sumba Timur — sebagian besar sumur dangkal tidak berfungsi, krisis air meluas hingga wilayah pertanian.
Selain keempat kabupaten tersebut, sebelas daerah lain seperti Kabupaten Kupang, Belu, dan Malaka juga masuk kategori rawan tinggi. BPBD NTT menekankan bahwa krisis air bersih ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan sanitasi, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat. Sejumlah sekolah terpaksa diliburkan karena tidak memiliki cadangan air untuk kebutuhan siswa dan guru.
Respons Pemerintah Daerah dan Dukungan Pemerintah Pusat
Menghadapi situasi darurat, Pemerintah Provinsi NTT mengerahkan 50 unit mobil tangki air bersih yang beroperasi setiap hari ke titik pengungsian dan pemukiman padat penduduk. Sebanyak 40 posko air didirikan di lokasi strategis untuk memudahkan distribusi. Bupati Timor Tengah Selatan, Enos Balo, mengimbau warga menghemat penggunaan air dan memanfaatkan sumur bor yang telah disediakan pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten TTS juga telah mengalokasikan dana kontinjensi bencana daerah untuk operasional tanggap darurat.
Dari sisi pusat, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan berupa air bersih dalam kemasan dan makanan siap saji ke desa-desa terpencil yang sulit dijangkau. Kementerian PUPR membantu rehabilitasi jaringan perpipaan di sejumlah kecamatan. Prakiraan cuaca BMKG menunjukkan kekeringan ekstrem di NTT diperkirakan berlangsung hingga November 2026, sehingga Pemerintah Provinsi perlu memperkuat logistik dan persediaan air.
Sebagai catatan strategis, mengingat durasi kekeringan yang panjang, pemerintah daerah perlu segera melakukan pemetaan ulang sumber daya air alternatif seperti embung dan danau alami. Optimalisasi penggunaan pompa air tenaga surya di daerah terpencil juga dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjamin akses air bersih bagi masyarakat. Selain itu, penguatan koordinasi antara BPBD, dinas sosial, dan pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan.
