Kementerian Kehutanan melaporkan perluasan signifikan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Sumatera dan Kalimantan berdasarkan pemetaan titik panas (hotspot) per 8–9 Oktober 2026. Data menunjukkan peningkatan jumlah hotspot di lima provinsi prioritas, dengan Kalimantan Tengah mencatat kenaikan dari 182 menjadi 225 titik, Sumatera Selatan melonjak tajam dari 71 menjadi 224 titik, Kalimantan Barat naik dari 34 menjadi 47 titik, dan Kalimantan Selatan dari 18 menjadi 31 titik. Satu-satunya provinsi yang mencatat penurunan adalah Jambi, dari 21 menjadi 16 titik. Instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri, telah dikerahkan untuk menangani eskalasi bencana ini.
Distribusi Titik Panas dan Wilayah Terdampak
Pemetaan Kementerian Kehutanan mengidentifikasi konsentrasi hotspot tertinggi di Sumatera Selatan, yang menjadi salah satu episentrum karhutla. Kebakaran dilaporkan masih berlangsung di 11 lokasi yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, dan Musi Rawas Utara (Muratara). Salah satu titik kritis berada di kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS) di Banyuasin, yang merupakan area konservasi bernilai tinggi. Peningkatan hotspot di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat juga menandakan kerawanan tinggi di wilayah gambut yang rentan terbakar.
- Kalimantan Tengah: 225 hotspot (naik dari 182) – wilayah gambut dan lahan kering.
- Sumatera Selatan: 224 hotspot (naik dari 71) – meliputi lima kabupaten, termasuk TNBS.
- Kalimantan Barat: 47 hotspot (naik dari 34) – konsentrasi di sekitar lahan pertanian dan hutan.
- Kalimantan Selatan: 31 hotspot (naik dari 18) – area dengan kepadatan pemukiman.
- Jambi: 16 hotspot (turun dari 21) – satu-satunya provinsi yang menunjukkan perbaikan.
Dampak Kabut Asap dan Langkah Penanganan
Perluasan karhutla telah menyebabkan kabut asap tebal di sejumlah wilayah, termasuk Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang kualitas udaranya mencapai level berbahaya bagi kesehatan. Data pemantauan dari stasiun udara setempat menunjukkan indeks pencemaran udara (ISPU) di atas 300, mengindikasikan kondisi darurat. Pemerintah daerah setempat telah mengaktifkan status siaga darurat bencana asap dan menggalakkan distribusi masker serta himbauan untuk mengurangi aktivitas luar ruangan. Penanganan di lapangan melibatkan gabungan tim pemadam kebakaran, BPBD, TNI, dan Polri, yang melakukan patroli udara dan darat untuk memadamkan api serta menegakkan hukum terhadap praktik pembakaran lahan ilegal.
Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Daerah
Mengacu pada eskalasi hotspot dan dampak kesehatan lintas batas, Pemerintah Daerah di Sumatera dan Kalimantan disarankan untuk memperkuat sistem peringatan dini berbasis data satelit, meningkatkan kapasitas operasional tim pemadam, serta mengintensifkan sosialisasi larangan pembakaran lahan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kerja sama antarprovinsi dalam pengendalian kebakaran dan penanganan asap perlu segera diformalkan, mengingat pola penyebaran asap yang tidak mengenal batas administrasi. Langkah preventif jangka panjang, seperti restorasi gambut dan pengembangan alternatif pengelolaan lahan tanpa bakar, harus menjadi prioritas dalam kebijakan daerah guna mengurangi risiko bencana karhutla di masa mendatang.
