Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah mengancam lebih dari 10 juta warga di tujuh provinsi, dengan Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mencatat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) tertinggi mencapai 328 atau berstatus berbahaya. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat kesiapsiagaan layanan kesehatan untuk mengantisipasi dampak kesehatan masyarakat, terutama lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Berdasarkan laporan situasi Kemenkes, karhutla melanda Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan.
Pemetaan Kerawanan Wilayah dan Dampak ISPA
Pemetaan kerawanan wilayah menunjukkan bahwa karhutla telah berdampak pada 63 kabupaten/kota di tujuh provinsi. Kemenkes mencatat 13.449 kasus ISPA secara kumulatif, serta 123 warga menjalani rawat inap akibat luka berat. Kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya. Sebaran ISPU tinggi meliputi:
- Kota Pontianak, Kalimantan Barat: ISPU 328 (kategori berbahaya)
- Kabupaten Tebo, Jambi: ISPU 287 (sangat tidak sehat)
- Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah: ISPU 274
- Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah: ISPU 258
- Kabupaten Pali, Sumatera Selatan: ISPU 255
Tingginya indeks pencemaran udara tersebut menjadikan kabut asap sebagai ancaman kesehatan serius, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan tenaga kerja di luar ruangan. Pemerintah daerah di wilayah terdampak perlu mewaspadai potensi peningkatan penyakit pernapasan, iritasi mata, dan gangguan kesehatan lain yang dapat membebani fasilitas layanan kesehatan.
Kesiapsiagaan Kemenkes dan Penyaluran Logistik
Menghadapi situasi ini, Kemenkes menyiagakan 1.691 puskesmas, 360 rumah sakit rujukan, dan 87 laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) untuk menangani dampak kesehatan akibat karhutla. Sebanyak 848 tenaga kesehatan juga telah dikerahkan ke daerah-daerah terdampak guna memperkuat layanan kesehatan di tingkat lapangan. Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes telah menyalurkan logistik berupa 432.000 masker dan 169 unit oksigen konsentrator untuk mendukung penanganan pasien gangguan pernapasan.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa karhutla telah menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan terintegrasi. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait menjadi kunci dalam memastikan kesiapsiagaan layanan kesehatan berjalan optimal.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di wilayah rawan karhutla perlu menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi dampak kabut asap, termasuk memperkuat sistem surveilans ISPA dan memastikan ketersediaan masker di fasilitas layanan umum. Aktivasi pos komando penanggulangan karhutla di tingkat kabupaten/kota juga menjadi langkah krusial untuk merespons cepat kondisi kerawanan yang terus meningkat. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kualitas kesehatan masyarakat di tengah tingginya ancaman kabut asap dan kerawanan wilayah.
