Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) secara resmi mendistribusikan bantuan keuangan tahap kedua senilai Rp1,2 triliun kepada pemerintah daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, menyatakan bahwa alokasi ini menyasar enam provinsi dengan situasi karhutla parah serta 35 kabupaten/kota di dalamnya. Langkah ini merupakan bagian dari respons nasional untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam penanganan bencana dan perlindungan masyarakat terdampak asap. Kebijakan ini diumumkan pada awal Oktober 2026 sebagai kelanjutan dari upaya prioritas pemerintah dalam mitigasi karhutla di wilayah rawan.
Kronologi Penyaluran Bantuan dan Wilayah Sasaran
Penyaluran bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan secara bertahap untuk memastikan efektivitas penanganan karhutla. Pada 7 September 2026, bantuan tahap pertama telah dikirimkan untuk tujuh provinsi yang menjadi prioritas awal. Berikut provinsi penerima bantuan tahap pertama:
- Sumatera Selatan
- Jambi
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Timur
- Riau
Untuk bantuan tahap kedua, pemerintah pusat memfokuskan sasaran pada enam provinsi dengan situasi karhutla parah serta 35 kabupaten/kota di dalamnya. Penetapan lokasi ini didasarkan pada pemetaan kerawanan wilayah yang meliputi luas karhutla, sebaran hotspot, tingkat keterpaparan asap, serta kapasitas daerah dalam melakukan pemadaman. Indikator tersebut digunakan untuk memastikan alokasi dana tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan darurat.
Alokasi dan Penguatan Penanganan Karhutla
Selain untuk layanan kesehatan, bantuan keuangan ini dialokasikan untuk mendukung upaya pemadaman dan pengelolaan karhutla di daerah. Alokasi tersebut mencakup penambahan alat pelindung diri, pompa air, tangki air, selang pemadam, alat injeksi air untuk lahan gambut, pengeboran sumur bor, serta mobilisasi personel pemadam. Pemerintah daerah juga diimbau untuk menggunakan dana ini guna memenuhi kebutuhan logistik personel yang bertugas di lapangan. Koordinasi lintas sektor antara dinas kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas sosial, dan satuan tugas karhutla menjadi syarat utama agar realisasi bantuan berjalan efektif. Sinergi antara anggaran bantuan dan dokumen rencana penanggulangan bencana daerah perlu dipastikan untuk mengurangi dampak kesehatan masyarakat dan mempercepat pemadaman di titik rawan.
Sebagai catatan strategis, bantuan keuangan dari pemerintah pusat ini hendaknya dijadikan momentum penguatan kesiapsiagaan jangka menengah oleh pemerintah daerah. Selain merespons darurat, pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme pengadaan yang cepat, memperkuat pos komando karhutla, dan melakukan pembaruan data kerawanan secara berkala. Langkah ini penting untuk memastikan setiap rupiah bantuan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat terdampak dan keberlanjutan penanganan karhutla di masa mendatang.
