Gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (30/10/2026) pukul 04.17 WITA. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan episenter gempa terletak di darat pada koordinat 8,5° LS dan 116,5° BT, sekitar 15 kilometer tenggara Kota Selong, dengan kedalaman 10 kilometer. Guncangan mencapai skala VII MMI di Kecamatan Selong, Sembalun, dan Aikmel. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur mencatat sementara 237 rumah rusak berat, 412 rumah rusak ringan, serta tiga korban luka-luka akibat bencana gempa bumi tersebut.
Dampak Kerusakan dan Respons Tanggap Darurat
Berdasarkan pendataan awal BPBD Lombok Timur, dampak kerusakan akibat gempa tersebar di sejumlah kecamatan yang merasakan guncangan kuat. Petugas masih melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan jumlah akhir kerusakan dan kebutuhan warga terdampak. Data sementara yang dihimpun hingga saat ini:
- 237 rumah mengalami rusak berat.
- 412 rumah mengalami rusak ringan.
- 3 orang mengalami luka-luka dan sedang menjalani perawatan medis.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mengaktifkan posko tanggap darurat di Pusat Pemerintahan Selong untuk mempercepat koordinasi penanganan bencana. Posko ini menjadi pusat informasi bagi masyarakat serta pusat kendali penyaluran bantuan logistik, pelayanan kesehatan, dan evakuasi apabila diperlukan. BPBD bersama perangkat daerah terkait terus melakukan asesmen kebutuhan di lokasi terdampak. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi gempa susulan dan segera melapor kepada petugas apabila menemukan kerusakan tambahan di lingkungannya.
Pemetaan Kerawanan Seismik dan Arah Kebijakan Mitigasi
Wilayah Lombok Timur berada pada jalur seismik aktif, sehingga potensi gempa bumi menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah. Pusat Studi Gempa Nusa Tenggara telah memetakan kerawanan seismik di kawasan ini untuk mengidentifikasi zona rawan dan mendukung penyusunan kebijakan mitigasi berbasis data. Pemetaan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas penataan ruang, terutama untuk infrastruktur publik dan kawasan permukiman padat. Dengan demikian, langkah mitigasi dapat dilakukan secara terarah dan tepat sasaran.
Dalam konteks penanggulangan bencana, koordinasi antara BPBD, BMKG, pemerintah kecamatan, dan tokoh masyarakat harus diperkuat agar informasi guncangan dan potensi susulan dapat disebarluaskan secara cepat. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui simulasi evakuasi dan edukasi kebencanaan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko. Kerusakan yang terjadi pada peristiwa ini juga harus menjadi bahan evaluasi terhadap ketahanan bangunan di daerah rawan gempa.
Sebagai catatan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, penanganan pascagempa ini perlu diikuti dengan langkah konkret berupa audit ketahanan bangunan publik, penyusunan peta risiko terbaru, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Komitmen tersebut akan meminimalkan dampak bencana serupa di masa mendatang sekaligus membangun Lombok Timur yang lebih tangguh dalam menghadapi gempa bumi dan bencana geologi lainnya.
