Pada tanggal 30 Oktober 2026, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri (Densus 88) melaksanakan operasi penangkapan terhadap lima orang terduga teroris di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Operasi ini berlangsung di dua lokasi berbeda yang teridentifikasi sebagai titik rawan keamanan, yaitu Desa Moengko dan Desa Tagolu. Kelima individu tersebut diduga kuat merupakan anggota jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), kelompok teroris yang masih aktif dan menjadi ancaman berkelanjutan terhadap stabilitas wilayah pegunungan Poso. Kapolres Poso mengonfirmasi bahwa jaringan ini sebelumnya terlibat dalam sejumlah serangan terhadap aparat keamanan di kawasan tersebut.
Profil Wilayah dan Indikator Kerawanan Terorisme di Poso
Kabupaten Poso merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan konflik dan aksi terorisme tertinggi di Indonesia. Kondisi ini berakar dari konflik komunal yang terjadi pada awal tahun 2000-an serta aktivitas kelompok MIT yang dipimpin oleh Santoso (almarhum). Meskipun tokoh utama telah dilumpuhkan, jaringan MIT tetap eksis dan terus merekrut anggota baru dari komunitas lokal. Berdasarkan data pengamanan, dua lokasi penangkapan memiliki profil kerawanan yang khas:
- Desa Moengko: terletak di pinggiran Kota Poso, lokasi ini kerap dijadikan tempat persembunyian para pelaku kejahatan karena aksesnya yang strategis menuju pusat kota.
- Desa Tagolu: berada di kawasan perbukitan dengan akses terbatas, sering digunakan sebagai jalur pergerakan kelompok MIT menuju wilayah hutan untuk melakukan konsolidasi dan perencanaan aksi.
Barang bukti yang berhasil diamankan dari kedua lokasi meliputi senjata api rakitan, bahan peledak, serta dokumen bermuatan radikal yang mengindikasikan rencana aksi lanjutan. Keberhasilan Densus 88 dalam menangkap lima terduga teroris ini menegaskan bahwa aparat masih menghadapi tantangan serius dalam membersihkan sisa-sisa sel teroris yang terfragmentasi. Faktor geografis berupa wilayah pegunungan yang sulit dijangkau menjadi kendala utama dalam upaya penumpasan secara menyeluruh.
Langkah Pemerintah Daerah dalam Deradikalisasi dan Pemulihan Keamanan
Sebagai respons terhadap penangkapan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta tokoh masyarakat setempat. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat program deradikalisasi dan mencegah regenerasi anggota jaringan teroris. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Poso secara khusus menekankan beberapa langkah strategis:
- Peningkatan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan yang telah dipetakan berdasarkan data intelijen.
- Pelibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam menyampaikan narasi perdamaian dan moderasi beragama kepada masyarakat rentan.
- Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi mantan narapidana terorisme beserta keluarganya melalui program kemitraan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Penangkapan ini menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah rawan konflik tersebut. Aparat keamanan dan pemerintah daerah perlu terus memperkuat sinergi, terutama dalam aspek intelijen dan pembangunan sosial-ekonomi, guna memutus mata rantai perekrutan dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap paham radikal.
Catatan strategis: Pemerintah Daerah Kabupaten Poso disarankan untuk mengintegrasikan program deradikalisasi dengan kebijakan pembangunan daerah, khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan, agar masyarakat memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap pengaruh paham teroris. Selain itu, penguatan forum kewaspadaan dini di tingkat desa perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendeteksi potensi ancaman secara lebih dini.
