Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) secara resmi merilis peta kerawanan tsunami terkini untuk wilayah pesisir Kabupaten Flores Timur pada 22 Oktober 2026. Pemutakhiran peta ini dilakukan sebagai respons atas peningkatan signifikan aktivitas seismik dan gunung api bawah laut di Laut Banda yang terpantau melalui data monitoring. Peta terbaru ini menjadi acuan resmi bagi pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kebencanaan di wilayah pesisir Flores Timur.
Pemetaan Kerawanan Tsunami: 12 Desa di Tiga Kecamatan Zona Bahaya Tinggi
Berdasarkan pemutakhiran pemetaan kerawanan yang dilakukan, BPBD NTT mengidentifikasi 12 desa di Kabupaten Flores Timur yang masuk dalam zona bahaya tinggi tsunami. Desa-desa tersebut tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Larantuka, Kecamatan Ile Boleng, dan Kecamatan Adonara Barat. Penetapan zona bahaya tinggi ini mempertimbangkan kondisi geografis pesisir, kedekatan dengan sumber gempa bawah laut, serta keterbatasan jalur evakuasi di sejumlah titik.
BPBD NTT merinci sejumlah indikator utama dalam pemetaan kerawanan tersebut sebagai berikut:
- Jumlah wilayah terdampak: 12 desa di pesisir Flores Timur;
- Kecamatan yang masuk zona bahaya tinggi: Larantuka, Ile Boleng, dan Adonara Barat;
- Faktor pemicu: peningkatan aktivitas seismik dan gunung api bawah laut di Laut Banda.
Dengan adanya peta kerawanan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun langkah mitigasi yang lebih terarah, termasuk penataan ruang kawasan pesisir dan penguatan jalur evakuasi tsunami. Pemetaan kerawanan ini merupakan wujud kolaborasi antara BPBD NTT, BMKG, dan PVMBG dalam memperkuat sistem penanggulangan kebencanaan di wilayah timur Indonesia. Selanjutnya, peta ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kontinjensi bencana tsunami di tingkat kabupaten dan desa.
Simulasi Evakuasi Massal dan Penguatan Mitigasi di Flores Timur
Bupati Flores Timur, Antonius Hubert, menginstruksikan pelaksanaan simulasi evakuasi massal pada pekan depan sebagai langkah lanjutan dari pemutakhiran peta kerawanan tsunami. Simulasi ini bertujuan menguji kesiapan sistem peringatan dini serta memastikan masyarakat memahami jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Masyarakat pesisir diharapkan berpartisipasi aktif dalam gladi evakuasi tersebut sesuai dengan jalur evakuasi yang telah ditentukan.
Langkah ini merupakan bagian dari program mitigasi bencana terpadu yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 serta mendapat dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain simulasi, program tersebut mencakup sosialisasi kebencanaan, pemasangan rambu evakuasi, dan penguatan kapasitas relawan siaga bencana di tingkat desa. Masyarakat pesisir diharapkan terus meningkatkan kesiapsiagaan dan mematuhi arahan petugas saat terjadi potensi tsunami.
BPBD NTT juga mengimbau warga untuk tidak menunggu instruksi resmi jika merasakan guncangan kuat dan segera menuju lokasi yang lebih tinggi. Respons cepat masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko korban jiwa saat tsunami terjadi.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur perlu segera mengintegrasikan peta kerawanan terkini ke dalam dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana kontinjensi bencana. Selain itu, penguatan infrastruktur jalur evakuasi vertikal dan horizontal di 12 desa zona bahaya tinggi harus menjadi prioritas dalam alokasi anggaran kebencanaan. Kolaborasi lintas instansi antara BPBD, BMKG, dan PVMBG perlu dilanjutkan untuk memastikan kesiapsiagaan teritorial menghadapi potensi tsunami di pesisir Flores Timur.
