Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi merilis hasil pemetaan kerawanan bencana hidrometeorologi untuk periode Oktober 2026 hingga Maret 2027. Dalam pemetaan tersebut, teridentifikasi sebanyak 120 titik rawan bencana yang tersebar di lima kabupaten/kota di wilayah DIY. Kepala Pelaksana BPBD DIY, Eko Purnomo, menjelaskan bahwa data ini merupakan hasil analisis komprehensif terhadap riwayat kejadian bencana, kondisi geologis, curah hujan, serta tata guna lahan di daerah rawan. Temuan ini menjadi dasar utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan mendatang.
Distribusi Titik Rawan di Lima Kabupaten/Kota
Hasil pemetaan kerawanan bencana hidrometeorologi menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah dengan konsentrasi titik rawan tertinggi, yaitu sebanyak 34 titik. Disusul oleh Kabupaten Kulon Progo dengan 28 titik, Kabupaten Sleman 25 titik, Kabupaten Bantul 23 titik, dan Kota Yogyakarta 10 titik. Secara rinci, jenis bencana yang diwaspadai meliputi:
- 60 lokasi rawan longsor, terutama di daerah lereng selatan Gunung Merapi dan perbukitan Baturagung yang memiliki kombinasi kemiringan lahan dan batuan lapuk.
- 35 lokasi rawan banjir, termasuk banjir rob dan luapan sungai di aliran Sungai Opak dan Progo di Kabupaten Bantul.
- 25 lokasi rawan angin kencang yang tersebar di berbagai kecamatan di lima kabupaten/kota.
Kepala Pelaksana BPBD DIY, Eko Purnomo, menekankan bahwa wilayah lereng selatan Gunung Merapi dan perbukitan Baturagung menjadi perhatian khusus. "Kondisi geologis yang terdiri dari batuan lapuk dan kemiringan curam meningkatkan probabilitas longsor saat intensitas hujan tinggi," ujarnya dalam keterangan resmi. Pemetaan ini juga memperhitungkan daerah aliran sungai (DAS) utama seperti Sungai Opak dan Progo yang menjadi zona rawan banjir rob dan luapan sungai saat pasang air laut dan hujan deras.
Langkah Kesiapsiagaan dan Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah
Menghadapi potensi bencana tersebut, BPBD DIY telah membangun sebanyak 30 posko siaga bencana di desa-desa rawan yang dilengkapi dengan sirene peringatan dini dan peralatan evakuasi. Kerja sama diperkuat dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta untuk mempercepat sistem peringatan dini cuaca ekstrem. Langkah ini ditempuh mengingat pada tahun 2025 tercatat 67 kejadian bencana di DIY yang menyebabkan kerugian materiil hingga Rp180 miliar. Oleh karena itu, bupati dan wali kota se-DIY diminta untuk merespons cepat rekomendasi BPBD, termasuk relokasi warga yang bermukim di zona merah (rawan tinggi). Peta rawan ini telah dipublikasikan melalui website resmi BPBD DIY agar dapat diakses oleh publik guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di lingkungan DIY perlu menindaklanjuti pemetaan ini dengan tiga langkah prioritas. Pertama, mengintegrasikan data kerawanan bencana ke dalam perencanaan tata ruang daerah (RTRW) untuk menghindari pembangunan di zona rawan. Kedua, merespons cepat rekomendasi BPBD, termasuk relokasi warga yang bermukim di zona merah rawan tinggi. Ketiga, memperkuat kapasitas posko siaga dan koordinasi dengan BMKG dalam sistem peringatan dini cuaca ekstrem. Dengan langkah tersebut, dampak bencana hidrometeorologi pada periode mendatang diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
