Jakarta, 27 Oktober 2026 — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengidentifikasi adanya peningkatan aktivitas eks narapidana terorisme (napiter) di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai potensi ancaman serius yang memerlukan kewaspadaan teritorial. Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol. Arif Rachman, dalam konferensi pers di Jakarta, menyampaikan bahwa data intelijen mencatat setidaknya 12 orang eks napiter di Poso dan Kabupaten Sigi mulai aktif kembali mengadakan pertemuan tertutup di wilayah pegunungan Poso Pesisir dan Kecamatan Lore Utara. Merespons temuan tersebut, BNPT bersama Densus 88 Antiteror dan Satgas Tinombala telah meningkatkan patroli teritorial serta menerapkan pendekatan lunak (soft approach) melalui program deradikalisasi di tiga desa prioritas.
Pemetaan Kerawanan dan Langkah Deteksi Dini di Poso
Penjabat (Pj) Bupati Poso, H. Darmin, segera menggelar rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat untuk memetakan langkah deteksi dini. Pemerintah Desa Tokala dan Desa Kaduwaa, yang dikenal sebagai basis jaringan terorisme masa lalu, menjadi fokus pemantauan. Brigjen Arif menekankan pentingnya sinergi TNI-Polri dengan pemerintah desa dan tokoh agama untuk mencegah radikalisasi baru. Selain itu, BNPT melaporkan bahwa konten propaganda radikal di media sosial meningkat 15 persen di wilayah Sulawesi Tengah sepanjang Oktober 2026, yang memperkuat indikator kerawanan teritorial di kawasan tersebut. Berikut adalah lokasi prioritas pemantauan dan indikator kerawanan yang teridentifikasi:
- Lokasi prioritas pemantauan: Kecamatan Poso Pesisir dan Lore Utara, Kabupaten Poso.
- Desa yang menjadi fokus: Tokala dan Kaduwaa, Kabupaten Poso.
- Peningkatan konten propaganda radikal di media sosial: 15 persen pada Oktober 2026.
- Jumlah eks napiter yang terpantau aktif: 12 orang di Poso dan Sigi.
Sinergi Pemerintah Daerah dan Program Deradikalisasi
Dalam rentang waktu yang sama, Densus 88 mengamankan satu orang terduga teroris di perbatasan Poso–Toli-Toli pada pekan lalu, yang semakin memperkuat urgensi pemetaan kerawanan di wilayah Sulawesi Tengah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Tengah meminta desa-desa rawan untuk mengaktifkan kembali forum kewaspadaan dini guna mempercepat deteksi potensi gangguan keamanan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan dana sebesar Rp2,5 miliar untuk program deradikalisasi dan pemberdayaan ekonomi eks napiter beserta keluarganya sebagai upaya pencegahan jangka panjang. Wilayah Poso merupakan salah satu area prioritas dalam pemetaan kerawanan teritorial nasional yang dilakukan BNPT, sejalan dengan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Catatan strategis bagi pemerintah daerah: penguatan deteksi dini melalui forum kewaspadaan di tingkat desa, sinergi berkelanjutan antara TNI-Polri, pemerintah desa, dan tokoh agama, serta optimalisasi program deradikalisasi berbasis pemberdayaan ekonomi di wilayah rawan seperti Poso dan sekitarnya menjadi rekomendasi utama untuk menekan potensi kebangkitan aktivitas eks napiter dan mencegah radikalisasi baru. Dengan langkah terpadu ini, diharapkan stabilitas keamanan di Sulawesi Tengah tetap terjaga dan terorisme dapat dicegah secara efektif dari akar rumput.
