Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprioritaskan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas, dengan fokus utama pada kawasan lahan gambut dan titik api aktif. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyatakan bahwa langkah ini ditempuh sebagai respons terhadap peningkatan kerawanan kebakaran hutan yang mengancam ekosistem dan permukiman. Operasi darat dan udara terpadu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kendala lapangan, seperti keterbatasan akses dan sumber air di sejumlah lokasi, serta potensi penyebaran api yang tinggi di area sekitar bandara dan permukiman. Pendekatan ini merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana yang terstruktur untuk mengurangi risiko dampak asap dan kerusakan lingkungan.
Fokus Pemadaman pada Kawasan Gambut dan Titik Rawan
BNPB mengoptimalkan operasi pemadaman dengan memetakan wilayah berdasarkan jenis bahan bakar dan potensi perluasan dampak, di mana lahan gambut menjadi prioritas utama karena sifatnya yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Berdasarkan data operasional, wilayah yang menjadi fokus pemadaman meliputi:
- Titik api aktif yang terdeteksi melalui pemantauan satelit di enam provinsi prioritas.
- Kebakaran bawah permukaan di lahan gambut yang memerlukan penanganan khusus.
- Wilayah dengan potensi penyebaran api tinggi, termasuk kawasan bandara dan permukiman padat penduduk.
- Daerah dengan akses terbatas dan sumber air yang minim, yang memerlukan dukungan operasi udara.
Selain pemadaman langsung, BNPB mengoptimalkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mendorong turunnya hujan di wilayah terdampak. Hujan telah dilaporkan turun di sejumlah titik, antara lain di Ketapang, Kayong Utara, Simpang Hilir, dan Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat; Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotawaringin Barat di Kalimantan Tengah; Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan; serta Rokan Hilir dan Pekanbaru di Riau. Operasi ini merupakan bagian dari upaya koordinasi nasional yang dipantau melalui Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Kerawanan Tinggi di Sumatera Selatan dan Jambi
Namun, pelaksanaan TMC di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi belum dapat dilakukan karena tidak terdapat pertumbuhan awan potensial yang memadai untuk pembentukan hujan. Kondisi ini mengindikasikan kerawanan yang masih tinggi di kedua provinsi tersebut terhadap perluasan kebakaran hutan. Faktor ini menjadi perhatian serius dalam mitigasi bencana, karena wilayah-wilayah tersebut memiliki kawasan lahan gambut yang luas dan rawan terbakar. Operasi terpadu ini menekankan pendekatan berbasis kerentanan wilayah, dengan memetakan daerah prioritas berdasarkan jenis bahan bakar dan potensi perluasan dampak, sebagai upaya strategis dalam mengurangi risiko bencana asap dan kerusakan ekosistem.
Pemerintah daerah di Sumatera Selatan dan Jambi perlu meningkatkan kesiapsiagaan dengan memperkuat patroli darat, menyediakan sumber air alternatif, dan mengaktifkan posko penanggulangan karhutla di tingkat desa. Selain itu, koordinasi dengan BNPB dan instansi terkait harus diperkuat untuk mengantisipasi potensi peningkatan titik api, mengingat kondisi cuaca yang belum mendukung pelaksanaan TMC. Langkah preventif ini menjadi kunci dalam mitigasi bencana kebakaran hutan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau intervensi teknologi modifikasi cuaca.
