Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan merilis peta rawan banjir bandang terbaru untuk Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu Utara. Pemetaan ini dilakukan menyusul terjadinya debit air tinggi di Sungai Walanae dan Sungai Rongkong pada 31 Oktober 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mitigasi struktural dan non-struktural dalam mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Sulawesi Selatan. Peta tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana dan penataan ruang kawasan rawan.
Pemetaan Kerawanan dan Wilayah Terdampak
Berdasarkan hasil pemetaan yang dirilis BNPB dan BPBD Sulawesi Selatan, wilayah berisiko tinggi tersebar di lima kecamatan pada dua kabupaten. Berikut rincian wilayah terdampak:
- Kabupaten Wajo: Kecamatan Tempe, Kecamatan Belawa, dan Kecamatan Tanasitolo.
- Kabupaten Luwu Utara: Kecamatan Baebunta dan Kecamatan Sabbang.
Indikator kerawanan yang digunakan meliputi tingkat curah hujan, kondisi topografi, serta kapasitas sungai. Peta menunjukkan potensi genangan mencapai 5.200 hektare jika intensitas hujan melebihi 100 milimeter per hari. Data tersebut menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten untuk menyusun rencana kontingensi, menetapkan lokasi pengungsian, dan menempatkan personel siaga di titik-titik rawan.
Data historis BNPB mencatat bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, kawasan ini telah mengalami bencana banjir bandang sebanyak empat kali. Kejadian tersebut tersebar di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae dan DAS Rongkong, yang menjadi penyumbang utama aliran air saat hujan deras berlangsung. Frekuensi kejadian yang signifikan menunjukkan perlunya penguatan kapasitas adaptasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi siklus hidrometeorologi yang cenderung meningkat.
Langkah Kesiapsiagaan dan Rekomendasi Strategis
BNPB meminta pemerintah daerah untuk segera mengecek kesiapan sistem peringatan dini dan TPK desa siaga di masing-masing lokasi rawan. Masyarakat yang bermukim di bantaran sungai diminta untuk mengungsi secara mandiri saat status tanggap darurat ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Selain itu, koordinasi antara BPBD kabupaten dan BPBD Sulawesi Selatan perlu diperkuat untuk memastikan pemantauan debit sungai dan curah hujan berjalan secara cepat dan akurat.
Sebagai rekomendasi strategis, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor antara BPBD, dinas pekerjaan umum, dan dinas sosial. Normalisasi sungai serta pemeliharaan tanggul harus menjadi prioritas jangka pendek untuk mengurangi risiko luapan. Selain itu, simulasi evakuasi rutin perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapan warga menghadapi potensi banjir bandang susulan. Pemerintah kabupaten juga perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk penguatan pos komando darurat di lima kecamatan terdampak.
Swara Teritori mencatat bahwa ketepatan waktu penyampaian informasi dan kesigapan birokrasi sangat menentukan efektivitas penanganan bencana. Dengan adanya peta kerawanan yang jelas, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menetapkan status siaga, tetapi juga menyiapkan anggaran tanggap darurat yang memadai. Keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan. Koordinasi yang solid antara BNPB, BPBD Sulawesi Selatan, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci dalam menjaga kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir bandang di masa mendatang.
