Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis hasil pemetaan rawan longsor untuk musim hujan 2026/2027 yang menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi paling rawan di Pulau Jawa. Sebanyak 25 kabupaten/kota di Jawa Barat masuk dalam zona rawan longsor kategori tinggi, meliputi Kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, Bogor, serta 18 daerah lainnya. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengemukakan bahwa faktor topografi perbukitan curam dan alih fungsi lahan masif menjadi pemicu utama meningkatnya kerentanan longsor di provinsi tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan sosialisasi dan simulasi evakuasi secara berjenjang.
Identifikasi Wilayah Rawan dan Indikator Kerentanan
Hasil pemetaan rawan longsor mengidentifikasi 1.200 titik rawan yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terkonsentrasi di wilayah selatan dan tengah provinsi yang didominasi perbukitan dan lembah curam. Berdasarkan data BNPB, rincian utama wilayah rawan meliputi:
- Kabupaten Cianjur – masih dalam masa pemulihan pascalongsor besar tahun 2022, khususnya di Kampung Cijedil, Kecamatan Cugenang.
- Kabupaten Garut dan Tasikmalaya – memiliki topografi terjal dengan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian yang tidak sesuai.
- Kabupaten Bogor dan Sukabumi – titik longsor sering terjadi di kawasan perbukitan Puncak dan Cisolok.
- Kabupaten Sumedang dan Bandung – wilayah perbatasan dengan zona patahan aktif yang meningkatkan risiko pergerakan tanah.
Selain faktor alam, alih fungsi lahan dari hutan lindung menjadi perkebunan, permukiman, dan infrastruktur menjadi kontributor utama peningkatan kerawanan. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat mencatat bahwa 30% dari total titik rawan berada di area yang sebelumnya berstatus kawasan resapan air.
Langkah Mitigasi dan Rekomendasi Teknis
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan instruksi khusus kepada seluruh BPBD kabupaten/kota untuk mengaktifkan posko siaga bencana dan menggelar simulasi evakuasi secara periodik. Di Kabupaten Cianjur, BPBD setempat telah memetakan jalur evakuasi dan tempat pengungsian sementara di 15 desa kategori sangat rawan. BNPB mengeluarkan rekomendasi teknis berupa pemasangan alat deteksi dini longsor (early warning system) di lereng-lereng kritis serta relokasi warga yang bermukim di zona merah. Rekomendasi tersebut juga mencakup:
- Penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas di 25 kabupaten/kota rawan.
- Penegakan peraturan daerah tentang tata ruang dan larangan membangun di bantaran sungai serta tebing curam.
- Pembentukan desa tangguh bencana dengan pelatihan respons cepat bagi warga.
Seluruh langkah mitigasi ini diintegrasikan dalam rencana kontinjensi musim hujan 2026/2027 yang dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah adalah memastikan implementasi pengawasan tata ruang yang ketat di zona rawan longsor, serta memperkuat kapasitas desa tangguh bencana melalui pelatihan berkelanjutan. Masyarakat diimbau untuk memantau informasi cuaca dan mengikuti arahan evakuasi dari otoritas setempat guna meminimalkan risiko bencana.
