Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga akhir Oktober 2026. Keputusan ini merujuk pada evaluasi terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah NTT masih berada pada kategori sangat rendah. Dengan perpanjangan status darurat ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat seluruh mekanisme penanganan darurat guna mengurangi risiko kekeringan yang semakin meluas.
Evaluasi dan Dampak Kekeringan di Wilayah NTT
BMKG dalam laporan terakhirnya menyatakan bahwa sebaran curah hujan di NTT hingga triwulan akhir 2026 berada di bawah normal. Kondisi ini menyebabkan kekeringan meteorologis yang berdampak langsung pada ketersediaan air permukaan dan air tanah. Dampak kekeringan telah dirasakan di 19 kabupaten/kota di NTT, dengan puluhan ribu jiwa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan domestik. Sektor pertanian juga terancam akibat meluasnya area gagal panen di sejumlah sentra produksi pangan.
Data lapangan yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menunjukkan beberapa kabupaten yang paling parah terdampak, antara lain:
- Kabupaten Timor Tengah Selatan — krisis air bersih melanda hampir seluruh kecamatan, terutama di wilayah perbukitan.
- Kabupaten Kupang — sejumlah desa di pesisir selatan mengalami penurunan debit sumur dan mata air.
- Kabupaten Sumba Timur — kekeringan mengganggu irigasi persawahan serta memicu kekurangan air minum pada musim kemarau.
Kondisi ini berpotensi memicu kerawanan pangan dan menurunkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti balita dan lansia. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu menjadikan data sebaran kekeringan sebagai dasar dalam menyusun prioritas intervensi.
Langkah Penanganan Darurat dan Koordinasi Pemerintah
Dalam status tanggap darurat, BNPB berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk mengoptimalkan distribusi bantuan. Bantuan air bersih menggunakan tangki air telah disalurkan ke desa-desa yang mengalami kekeringan paling parah. Selain itu, pemerintah menyiapkan pembangunan sumur bor di lokasi strategis dan memprogramkan padat karya tunai bagi masyarakat terdampak sebagai upaya menjaga daya beli dan mengurangi dampak sosial ekonomi.
Perpanjangan status siaga darurat yang ditetapkan BNPB memberikan kepastian hukum dan alokasi anggaran bagi percepatan logistik serta operasional di lapangan. Sinergi antara dinas sosial, dinas pertanian, dan dinas kesehatan diharapkan mampu merespons kebutuhan warga secara terpadu. Bantuan yang didistribusikan hingga kini mencakup air bersih, makanan siap saji, serta layanan kesehatan darurat bagi pengungsi dan warga terdampak.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, perpanjangan status ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan air jangka menengah dan panjang. Selain menyalurkan bantuan darurat, pemerintah kabupaten/kota di NTT perlu segera menyusun peta kerawanan kekeringan yang lebih akurat, mempercepat realisasi sumur bor, serta mengintegrasikan program adaptasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, risiko bencana kekeringan dapat dikelola secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
