Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara resmi memperbarui peta kerawanan banjir untuk 12 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembaruan ini dilakukan melalui platform InaRISK yang terintegrasi dengan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, serta Badan Informasi Geospasial. Wilayah yang masuk kategori rawan tinggi antara lain Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.
Peta Kerawanan Banjir dan Wilayah Prioritas
Berdasarkan data BNPB, potensi banjir di wilayah Kalimantan Selatan meningkat seiring prediksi curah hujan tinggi pada bulan Oktober hingga November 2026. Daerah aliran sungai yang melintasi Pegunungan Meratus dan pesisir selatan Kalimantan menjadi fokus utama pemantauan. Peta baru ini memuat titik-titik prioritas evakuasi, kapasitas pengungsian, dan akses jalan logistik di 78 desa/kelurahan yang masuk kategori rawan.
- Kota Banjarmasin: Wilayah pesisir dengan risiko genangan tinggi.
- Kabupaten Banjar: Daerah aliran sungai Martapura dan sekitarnya.
- Kabupaten Barito Kuala: Area pertemuan sungai dan pasang surut.
- Kabupaten Tanah Laut: Wilayah pesisir selatan yang rentan terhadap luapan sungai.
Langkah Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah
Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan bahwa seluruh pemerintah kabupaten/kota diminta untuk segera menyusun rencana kontingensi dan memutakhirkan data sosial penduduk yang terpapar risiko banjir. Langkah ini merupakan bagian dari pemetaan kerawanan wilayah yang digunakan untuk kesiapsiagaan menghadapi musim hidrometeorologi 2026/2027. Selain itu, koordinasi antarinstansi terus diperkuat untuk memastikan efektivitas respons darurat di lapangan.
Data yang diperbarui dalam peta kerawanan banjir ini juga mencakup analisis kerentanan sosial-ekonomi penduduk di masing-masing wilayah. BNPB bersama BPBD Provinsi dan kabupaten/kota akan melakukan simulasi evakuasi dan uji coba jalur logistik pada bulan September 2026 sebagai langkah antisipasi dini. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana hidrometeorologi.
Catatan strategis bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan: optimalisasi penggunaan peta kerawanan banjir terbaru dari BNPB harus diintegrasikan dengan sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Selain itu, pemutakhiran data penduduk terpapar dan penguatan infrastruktur mitigasi di 78 desa/kelurahan rawan menjadi prioritas utama. Sinergi antara BPBD, dinas sosial, dan dinas pekerjaan umum diperlukan untuk memastikan kesiapan logistik dan evakuasi yang cepat apabila terjadi bencana pada musim hujan 2026/2027 mendatang.
