Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi bencana hidrometeorologi yang mengancam wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Bandung Barat. Peringatan ini didasarkan pada analisis citra satelit dan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan peningkatan curah hujan harian hingga 120 milimeter pada periode 2–8 November 2026. BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemetaan wilayah rawan longsor dan banjir bandang di wilayah tersebut.
Pemetaan Wilayah Rawan dan Prioritas Penanganan
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa terdapat 17 kecamatan di Kabupaten Cianjur dan 12 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang masuk dalam kategori rawan longsor dan banjir bandang. Kawasan lereng Gunung Gede serta daerah aliran Sungai Citarum menjadi titik perhatian utama karena tingginya intensitas curah hujan yang dapat memicu pergerakan tanah dan peningkatan debit air. Data ini telah didistribusikan oleh Posko BNPB Bandung kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti secara cepat.
- 17 kecamatan di Kabupaten Cianjur terpetakan sebagai wilayah rawan longsor;
- 12 kecamatan di Kabupaten Sukabumi terpetakan sebagai wilayah rawan banjir bandang;
- Kawasan lereng Gunung Gede dan aliran Sungai Citarum ditetapkan sebagai zona prioritas kewaspadaan.
Pemetaan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penanganan dan penyiapan sumber daya tanggap darurat, termasuk personel dan peralatan evakuasi.
Instruksi Kesiapsiagaan dan Langkah Tindak Lanjut
Kepala BNPB menegaskan agar pemerintah daerah segera menyiapkan jalur evakuasi dan mendirikan pos komando darurat di titik-titik rawan yang telah terpetakan, khususnya di Kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Bandung Barat. Instruksi ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara BPBD, TNI, Polri, serta relawan kebencanaan untuk memastikan respons yang cepat dan terpadu.
Masyarakat yang bermukim di lereng Gunung Gede dan di sepanjang aliran Sungai Citarum diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi arahan petugas. Pemerintah daerah juga diminta untuk mengaktifkan posko darurat di setiap kecamatan rawan serta melakukan simulasi evakuasi secara berkala guna menguji kesiapan warga dan petugas. Langkah ini merupakan bagian dari protokol penanggulangan bencana hidrometeorologi yang telah diatur dalam peraturan daerah setempat.
Berdasarkan laporan yang dihimpun dari Posko BNPB Bandung pada pukul 19.30 WIB, seluruh pihak diingatkan untuk tidak lengah meskipun kondisi cuaca sempat menunjukkan penurunan intensitas hujan. Pemerintah daerah harus memastikan sistem peringatan dini berbasis komunitas berfungsi optimal, menyiapkan cadangan logistik, dan memperkuat koordinasi dengan BMKG untuk pemantauan cuaca secara real-time. Sinergi antara pemerintah daerah, BNPB, BMKG, dan masyarakat menjadi kunci dalam meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi di Jawa Barat.
